PONTIANAK — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mengimbau seluruh jajaran perangkat daerah di Kalbar untuk segera menerapkan langkah efisiensi anggaran secara ketat, khususnya melalui penghematan penggunaan kertas dan listrik.
Langkah ini diambil setelah adanya proyeksi bahwa Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Kalimantan Barat akan mengalami penurunan sebesar Rp522 miliar pada penyusunan anggaran tahun 2026. Penurunan ini juga dialami oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Kalbar.
Harisson berharap efisiensi ini dapat menjaga keseimbangan belanja daerah tanpa harus memangkas belanja pegawai maupun program strategis pembangunan.
Dua Penyebab Utama Penurunan Anggaran
Dalam kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, Harisson menyebutkan dua faktor utama yang menjadi "pukulan" bagi penyusunan anggaran Kalbar 2026 yakni adanya temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait potensi kebocoran dana daerah yang mencapai sekitar 30 persen dan adanya sejumlah program nasional yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah pusat, yang memerlukan penyesuaian anggaran daerah.
Salah satu program nasional yang disoroti adalah Program Sekolah Rakyat (SR). Harisson mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar bersama Pemerintah Kota Pontianak dan Kota Singkawang telah mengusulkan lahan masing-masing seluas 8 hektare untuk pembangunan tiga Sekolah Rakyat, dengan dukungan dana total mencapai Rp740 miliar.
“Sayangnya, baru tiga daerah yang mengusulkan. Berdasarkan data Dinas Sosial, sebagian besar kabupaten/kota belum serius menyiapkan usulannya,” ungkap Harisson.
Selain Sekolah Rakyat, Pemerintah Daerah juga mendapatkan tawaran pembangunan Sekolah Garuda dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Inovasi (Kemendiktisaintek), dengan lahan yang telah disiapkan di Kabupaten Mempawah.
Meskipun menghadapi penurunan alokasi keuangan, Harisson mengingatkan jajaran Pemda agar tidak patah semangat karena masih banyak potensi sumber keuangan, baik dari pemerintah pusat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Harisson menekankan dua hal penting dalam penyusunan anggaran mendatang:
Sinergi Visi-Misi: Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2026 harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah agar program yang dijalankan benar-benar mendukung pembangunan Kalimantan Barat.
Komprehensif: Kegiatan sosialisasi ini harus dimanfaatkan untuk berdiskusi aktif dan memperoleh penjelasan teknis dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, guna memastikan pemahaman yang komprehensif.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalbar, Ahmad Priyono, menambahkan bahwa sinkronisasi kebijakan daerah dengan pusat melalui sosialisasi ini sangat penting untuk menjamin efektivitas pembangunan daerah dan mendukung sasaran nasional. (*)