BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin mengalokasikan Rp38 miliar dari APBD Perubahan 2025 untuk membenahi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih. Dari rehabilitasi landfill, perbaikan infrastruktur, hingga optimalisasi fasilitas daur ulang.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin, Alive Yoesfah Love mengutarakan, fokus utamanya adalah pengurangan dan pengolahan sampah. "Ini bagian dari tindak lanjut atas arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pekerjaan Umum," ujar Alive.
Ia menyebut, dari 22 rekomendasi KLH, sebanyak 19 rekomendasi telah ditindaklanjuti, tiga sisanya sedang dalam proses penyelesaian. Salah satu pekerjaan besar yang sedang berlangsung adalah menonaktifkan dua zona landfill yang telah penuh yang luasnya hampir 8 hektar.
"Penonaktifan ini butuh tanah uruk dalam jumlah besar, baik untuk penutupan harian maupun akhir. Semua diarahkan menuju sistem sanitary landfill, seperti yang disyaratkan Kementerian PU," jelasnya.
Tak hanya di TPA Basirih, perhatian juga diberikan kepada 14 titik Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS 3R). Sebagian besar fasilitas TPS 3R saat ini dalam kondisi rusak dan perlu peremajaan alat. "Lima titik sudah menerima bantuan alat, dan sisanya, sembilan titik akan segera ditambah peralatan untuk memaksimalkan pemilahan dan pengolahan sampah," jelasnya.
Lebih lanjut, DLH juga telah menyusun rencana jangka menengah hingga 2027. Rencana tersebut mencakup perbaikan sistem landfill, pemisahan air lindi dan air hujan, serta pembangunan sistem sanitasi limbah yang akan dikerjasamakan secara khusus.
"Pengolahan sanitasi ini akan kami anggarkan dalam anggaran murni mendatang. Untuk saat ini, Rp38 miliar dari anggaran perubahan digunakan sepenuhnya untuk pengelolaan sampah, peningkatan sarana TPS 3R, dan rehabilitasi landfill," tutup Alive.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin menjamin APBD Perubahan 2025 akan difokuskan untuk mengatasi krisis sampah. Sebab, Banjarmasin tidak bisa terus menerus bergantung pada TPA Regional Banjarbakula di Kota Banjarbaru.
"Kondisi ini bikin biaya membengkak. Kita harus angkut sampah ke luar daerah. Itu sebabnya, alokasi anggaran tahun ini difokuskan untuk pengelolaan yang lebih modern dan efisien," kata Yamin, Senin (7/7). Politikus Partai Gerindra ini mengatakan pemko akan membeli alat pencacah, pemilah, dan pengepres sampah, serta peningkatan armada angkut.
"Ini bukan soal besar kecilnya anggaran, tapi bagaimana implementasinya bisa efektif dan berdampak langsung," ujarnya. Di bagian lain, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri mendukung fokus baru dalam pembahasan APBD Perubahan 2025.
Menurutnya, penanganan darurat sampah memang harus dijadikan prioritas, tapi tetap dengan pengawasan ketat.
"Kami dukung penuh arah kebijakan ini. Tapi tetap, kami akan kritis dalam pembahasannya nanti. Harus transparan dan akuntabel," kata politikus Partai Golkar itu. Rikval memastikan dewan akan menyelesaikan pembahasan Raperda APBD Perubahan 2025 secepatnya, agar bisa disahkan paling lambat akhir Juli ini. (*)
