BANJARMASIN – Pemprov Kalsel menghadapi tantangan fiskal serius dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026. Di bawah kepemimpinan Gubernur Muhidin, proyeksi pendapatan daerah hanya mencapai Rp7,24 triliun. Angka yang jauh lebih rendah dibanding RAPBD 2025 yang menembus Rp10 triliun.
Penurunan ini dipicu oleh pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Ini sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-62/PK/2025.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel, Muhammad Syarifudin mengungkapkan bahwa dana transfer yang semula diproyeksikan sebesar Rp4,78 triliun, kini hanya Rp2,61 triliun. “Turun hampir 41 persen. Ini sangat memengaruhi struktur RAPBD kita,” ujarnya dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel di DPRD Kalsel.
Meski pendapatan dipangkas, belanja RAPBD 2026 tetap tinggi, yakni sebesar Rp10,48 triliun. Hal ini menciptakan defisit anggaran lebih dari Rp3 triliun. Namun, Syarifudin memastikan bahwa belanja pegawai tidak akan terganggu. “Yang jelas, belanja pegawai kita aman,” katanya.
Saat ditanya apakah proyek pembangunan akan terdampak, Syarifudin menepis kekhawatiran tersebut. “Semua aman, insya Allah kita mampu. Ini masih mungkin berubah,” ujarnya, merujuk pada potensi revisi anggaran di tengah tahun berjalan.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPRD Kalsel, Kartoyo ini turut dihadiri oleh anggota TAPD dan perwakilan tujuh fraksi DPRD. Penurunan pendapatan terhadap belanja mendapat sorotan sejumlah anggota legislatif.
Contohnya, Husnul Fatahillah dari Fraksi Gerindra. Ia menekankan pentingnya pembahasan rinci terhadap item belanja pembangunan agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Gusti Iskandar Sukma Alamsyah dari Fraksi Golkar mempertanyakan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kartoyo menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan penyisiran ulang terhadap seluruh proyek pembangunan. “Semua proyek memang prioritas, tapi yang kurang prioritas pasti akan kita evaluasi. Pasti ada yang dikurangi,” tegasnya.
Dengan kondisi ini, ia menekankan pihaknya tidak akan membiarkan program-program strategis terhenti. Bahkan ia optimistis, meskipun ada program yang mungkin terhenti, program-program vital yang sejalan dengan visi-misi Gubernur Kalsel akan tetap berjalan maksimal. “Sudah disimpulkan saat rapat, terkait pengurangan anggaran tersebut. Di rapat Banggar selanjutnya, akan kita cek satu per satu program mana saja yang prioritas dan mana tidak,” tegasnya. (*)
