PARINGIN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan saat ini mencatatkan simpanan kas daerah yang signifikan, mencapai angka Rp1,8 triliun dalam tahun anggaran berjalan. Dana tersebut merupakan sisa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang dialokasikan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan di Balangan, atau Bumi Sanggam.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Balangan, Fakhriyanto, menjelaskan bahwa besarnya jumlah kas daerah tersebut murni berasal dari sisa anggaran yang belum direalisasikan sebagai belanja.
“Dengan nilai APBD hampir menyentuh Rp4 triliun, wajar jika posisi kas daerah masih di angka Rp1,8 triliun. Realisasi belanja kita saat ini baru sekitar 50 persen,” ujar Fakhriyanto, Kamis (23/10).
Ia merincikan, total APBD Kabupaten Balangan tahun ini tercatat sebesar Rp3,9 triliun. Sisa kas tersebut akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang masih berjalan hingga akhir tahun. Fakhriyanto menekankan bahwa posisi kas daerah sangat dinamis, tergantung pada seberapa cepat realisasi anggaran berjalan.
“Sebagai gambaran, jika realisasi belanja mencapai 90 persen dengan APBD Rp3,99 triliun, maka kas daerah idealnya tersisa sekitar Rp3,6 triliun. Sementara saat ini realisasi baru 50 persen, otomatis kas kita sekitar Rp1,6 hingga Rp1,8 triliun,” jelasnya.
Fakhriyanto memastikan bahwa dana kas daerah ini akan segera diserap, terutama untuk membayar berbagai proyek pembangunan yang tengah dikejar penyelesaiannya. Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan kegiatan pelayanan publik lainnya.
“Masih banyak kegiatan fisik yang progresnya sedang dikejar. Target belanja daerah tahun ini kita tetapkan 92 persen, dan kami optimistis bisa tercapai,” tegasnya.
Ia juga menutup dengan mengingatkan pentingnya disiplin fiskal dalam pengelolaan kas daerah. “Kas daerah bukan uang ‘nganggur’. Itu dana yang sudah dialokasikan, hanya saja pembayarannya dilakukan bertahap sesuai kemajuan pekerjaan. Prinsipnya, pemerintah harus tetap menjaga likuiditas agar roda pembangunan tidak tersendat,” tutup Fakhriyanto. (*)
