BANJARMASIN - Satpol PP dan Damkar akhirnya bertindak tegas. Delapan persil bangunan yang tersisa di depan bangunan Rumah Sakit Sultan Suriansyah, akhir bulan ini akan diratakan dengan tanah.
"Sudah tak ada lagi toleransi. Akhir bulan ini kami action," tegas Kepala Satpol PP dan Damkar Banjarmasin, Hermansyah, kemarin (11/2).
Selama ini Satpol PP bukannya diam. Apalagi membiarkan lahan yang berada di Jalan Rantauan Darat itu.
Mereka coba memberi pengertian kepada pemilik agar bangunan tersebut nantinya bisa dimanfaatkan. Penundaan eksekusi lahan sebelumnya, juga atas permintaan DPRD Banjarmasin.
Tak ingin nantinya ada perlawanan, bahkan bentrok ketika eksekusi, Satpol PP berencana mengajak warga duduk bersama, Jumat (15/1) depan.
"Padahal hari ini (kemarin) dijadwalkan. Tapi pemilik tak datang. Kami agendakan lagi Jumat,” terang Herman.
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina sebenarnya sudah lama mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembongkaran lahan tersebut. Agar tak menggangu proses pembangunan rumah sakit. Meski sudah ada SK itu, Satpol PP masih bersikap dingin.
"Akhir Februari sudah bersih," janji Herman.
Bagaimana dengan upaya hukum yang dilakukan warga? Herman menegaskan, batas waktu gugatan sudah lewat 14 hari setelah ditetapkan tim appraisal.
"Ini yang harus dipahami warga," ucapnya.
Seperti diketahui, pemilik delapan persil bangunan tersisa di sana, ngotot minta ganti untung. Janji itu pula yang disampaikan pemimpin sebelumnya kepada warga.
“Uang ganti rugi yang dijanjikan pemko tak sebanding. Bahkan tak masuk akal,” kata salah satu warga, Taher.
Dia sendiri meminta pemko untuk menunggu keputusan pengadilan sebelum melakukan ekseskusi.
“Hormati pengadilan. Jangan asal eksekusi,” tukasnya.
Pemko sendiri sudah menyediakan anggaran Rp200 juta untuk pemantapan pelebaran jalan di kawasan tersebut. Rencananya selebar 7 meter. Untuk mempermudah akses ke rumah sakit.