Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Selatan (Walhi Kalsel) mengkritik keras rencana pembukaan 20 juta hektare hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi. Rencana tersebut dinilai sebagai langkah keliru yang mengancam keberlanjutan lingkungan.
Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono mengatakan, gagasan ini merupakan bentuk kesesatan berpikir yang mengabaikan dampak serius deforestasi.
"Ironisnya, gagasan tersebut disampaikan oleh pemimpin tertinggi negara yang seharusnya memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan," ujarnya.
Walhi Kalsel menunjukkan bukti kegagalan proyek serupa di Kalimantan Selatan. Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, yang pernah menjadi pusat pelaksanaan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2018, kini berubah menjadi semak belukar. Produktivitas pertanian di kawasan tersebut menurun drastis dari 2.879 hektare pada 2020 menjadi hanya 1.104 hektare pada 2022.
Banjir besar 2021 di Kalsel menjadi bukti nyata dampak kerusakan lingkungan. Bencana ini mengakibatkan 633.723 jiwa terdampak dengan kerugian mencapai Rp1,349 triliun. Saat ini, luas izin tambang, perkebunan sawit, dan PBPH di Kalsel mencapai 2,5 juta hektare, sementara tutupan hutan hanya tersisa 716.428 hektare dengan hutan primer sekitar 49.958 hektare.
"Tanpa langkah mitigasi yang komprehensif, ancaman bencana ekologis akan terus mengintai, meninggalkan dampak jangka panjang yang tak bisa diperbaiki. Sudah saatnya kita menempatkan kelestarian lingkungan sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan pembangunan," tegasnya.