SAMPIT – Rencana efisiensi anggaran tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) mendapat sorotan tajam. Pemkab didesak untuk berani memangkas pos-pos anggaran yang selama ini dinilai boros dan minim manfaat, terutama yang berkaitan dengan kegiatan seremonial serta perjalanan dinas.
Pemerhati kebijakan publik dan politik di Kotim, Agung Adisetiyono, menegaskan bahwa dua sektor tersebut harus menjadi sasaran utama reformasi anggaran daerah.
“Kalau efisiensi itu diterapkan, sektor pertama yang harus dipangkas secara total adalah kegiatan seremonial, seperti bimbingan teknis (bimtek), kunjungan kerja, serta sosialisasi di hotel-hotel berbintang yang masih saja jadi tradisi di pemerintahan kita ini,” kata Agung, Kamis (17/10).
Era Digital, Tak Perlu Perjalanan Dinas Mahal
Agung secara khusus menyoroti besarnya anggaran perjalanan dinas yang sering kali tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan. Menurutnya, di era digitalisasi saat ini, banyak kegiatan bisa dilakukan secara daring, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk perjalanan luar daerah.
“Sekarang zaman digitalisasi. Semua kegiatan bisa dilaksanakan melalui Zoom atau sejenisnya. Tidak perlu sampai ke daerah kunjungan. Dalam sekali perjalanan dinas itu bisa menghabiskan puluhan juta,” ujarnya, menekankan potensi penghematan dari digitalisasi.
Ia menilai, efisiensi kali ini harus benar-benar dijalankan dengan langkah strategis dan konkret. Pemerintah daerah diminta menunda proyek yang tidak mendesak, terutama yang bersifat monumental atau mercusuar.
”Tunda dulu program yang tidak mendesak, seperti proyek-proyek monumental yang sejatinya belum bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Meski mendesak pemangkasan di sektor seremonial, Agung mengingatkan agar penghematan yang dilakukan tidak sampai mengganggu layanan dasar publik. Anggaran untuk pendidikan dan kesehatan gratis, serta pembayaran gaji PNS dan tenaga PPPK (baik penuh waktu maupun paruh waktu) harus tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terganggu oleh kebijakan efisiensi. (*)
