JAKARTA – Kandidat ibu kota baru sudah dipastikan berada di luar Jawa. Pilihannya mengerucut pada empat provinsi di jantung Indonesia. Kalimantan tengah, Selatan, Timur, dan Sulawesi Barat.
Masing-masing tampak memiliki keunggulan yang menjadikannya layak sebagai ibu kota baru. Setidaknya, dari presentasi awal tiga gubernur dan satu perwakilan Provinsi Kaltim kemarin (6/5) di Kantor Staf Presiden.
Keempat provinsi itu dianggap paling sesuai dengan visi pemerataan pembangunan yang diminta Presiden Joko Widodo. Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pembangunan lima tahun ke depan tdiak hanya berfokus pada masalah pemindahan ibu kota. Namun juga menangani persoalan pemerataan pembangunan.
Karena itu, idenya adalah merancang kota yang tidak akan menyaingi Jakarta. Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan. ’’Jadi nanti BI, OJK, BKPM misalkan, tetap akan berlokasi di Jakarta,’’ terangnya. Pusat pemerintahan cukup menjadi rumah bagi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kedutaan besar negara sahabat.
Awalnya, ada tiga alternatif usulan. Pertama, membuat distrik pemerintahan yang terkonsentrasi di Istana, monas, dan sekitarnya. Kedua, memindahkan ibu kota ke wilayah dekat Jakarta. seperti halnya Putrajaya di Malaysia dan calon ibu kota Mesir yang baru di dekat Kairo. Alternatif ketiga lebih ekstrem, yakni memindahkan ibu kota ke tempat baru.
Dari situ, Presiden menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya memindah ibu kota, namun juga bicara pembangunan wilayah Indonesia. dari situlah diputuskan mengambil alternatif ketiga demi mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa.
Kriteria lokasilah yang membuat Kantor Staf Presiden kemarin mengundang empat gubernur untuk menyampaikan paparan. Pemerintah ingin lokasinya strategis secara geografis.
’’Kami melihat wilayah yang ideal adalah di tengah Indonesia,’’ lanjut Bambang. Sehingga bisa memperbaiki rentang kendali jarak dari ibu kota tersebut ke wilayah lain di Indonesia.
Pemerintah juga ingin meminimalisir pembebasan lahan. Sehingga, yang dicari adalah lahan luas yang sudah dikuasai oleh pemerintah pusat, daerah, maupun BUMN. Penguasaan lahan itu akan menurunkan biaya investasi. atas alasan efisiensi pula, ibu kota baru harus dekat dengan kota existing dan fungsional secara ekonomi.
Bila perlu, tidak usah sampai membangun bandara atau pelabuhan baru. Lokasinya juga tidak boleh terlalu jauh dengan pantai mengingat Indonesia negara maritim. Ibu kota baru juga harus terjaga dari potensi konflik sosial.
’’Artinya masyarakat setempat memiliki budaya terbuka kepada pendatang sehingga bisa menciptakan kehidupan yang harmonis,’’ lanjutnya.
Ibu kota baru juga harus berupa daerah yang aman dari potensi bencana. Khususnya gempa, tsunami, banjir, erosi, longsor, kebakaran hutan dan lahan gambut. Air juga harus tersedia cukup untuk kelanjutan pengembangan kota. Selain itu, ibu kota baru tidak boleh berada dekat perbatasan dengan negara tetangga.
Mengenai pembiayaan, pihaknya mengajukan dua opsi. Pertama, kota berpenduduk sampai 1,5 juta. Butuh lahan 40 ribu hektare untuk membangunnya dengan biaya Rp 466 triliun. Opsi lainnya, kota berpenduduk sampai 870 ribu. Kota itu butuh lahan 30 ribu hektare dengan biaya 232 triliun. ’’APBN hanya difokuskan pada infrastruktur utama dan beberapa kantor,’’ tambahnya.
Yang jelas, pemerintah ingin mencari lokasi yang paling ideal. Baik dari ketersediaan sumber daya, seperti air. Kemudian, bebas bencana dan meminimalkan biaya pembangunan infrastruktur. Wilayahnya berupa kota baru, namun jangan sampai terlalu jauh dari kota yang ada. Sehingga, jangan sampai nominasi empat provinsi tersebut menjadi persaingan antardaerah.
Masing-masing gubernur bergantian memaparkan kelayakan daerahnya sebagai ibu kota baru. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar misalnya, menonjolkan wilayahnya yang berada di pesisir selat Makassar. ’’Wilayah kami ditunjang oleh perairan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia ) II,’’ terangnya. Wilayahnya berada di tengah antara barat dan timur serta utara dan selatan.