BALIKPAPAN – Sebelum akhir tahun ini, pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam diprediksi sudah bisa dimulai. Dengan catatan, rencana penetapan lokasi (penlok) jembatan, baik dari sisi Balikpapan maupun Penajam Paser Utara (PPU) dirampungkan paling lambat April.
Hal itu terungkap dalam rapat lintas sektor yang dipimpin Tim Persiapan Pengadaan Tanah (TPPT) Pemprov Kaltim dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian PUPR, Rabu (13/2) kemarin. Rapat tertutup yang berlangsung di Aula Pemkot Balikpapan itu menghadirkan PT Waskita Toll Road (WTR), PT Pertamina, Polda Kaltim, Kodam VI Mulawarman, dan beberapa stakeholder terkait.
Ditemui usai memimpin rapat, anggota TPPT Pemprov Kaltim Suparmia mengatakan, pengadaan tanah Jembatan Tol Teluk Balikpapan terbagi dua; sisi darat Balikpapan dan sisi darat PPU. Untuk sisi PPU, pengadaannya bersentuhan langsung dengan tanah milik masyarakat. Sedangkan sisi Balikpapan, pengadaan bersentuhan dengan tanah milik instansi lain.
Rencananya, pembangunan coastal road akan melewati lahan milik PT Pertamina, Kodam, wisma Polda, Pemprov Kaltim, dan Pelindo. Pendataan lokasi di lintas sektoral itu akan dilakukan oleh TPPT untuk dikonsultasikan ke tim konsultan dalam proyek tersebut.
“Untuk Kodam, kalau lahannya sebenarnya tidak kena. Mereka cuman terkena dampak dari pembangunan. Sebab, pembangunan sisi darat Balikpapan nanti akan melintas di atas areal milik Kodam,” katanya.
Pendataan dan konsultasi publik rencananya berlangsung selama sepekan ke depan. Dari situ akan diketahui berapa lama waktu penetapan lokasi (penlok). Jika tidak ada keberatan, penlok dapat langsung diajukan ke gubernur paling lambat April.
“Tugas kami hanya sampai di situ. Untuk pembebasan tanah, itu akan ditangani oleh Kanwil BPN,” ujarnya.
Berhubung di sisi Balikpapan yang terkena dampak adalah lahan instansi, TPPT meminta agar instansi terkait segera menyampaikan titik koordinat. Supaya bisa segera dilakukan pendataan dokumen. Dengan begitu, pengajuan penlok juga dapat segera dilakukan.
“Untuk luas lahan sebenarnya sudah terkunci. Kami hanya perlu melihat dan menentukan titik koordinatnya. Sisi darat baik itu PPU dan Balikpapan luasnya 12,5 hektare. Sementara untuk sisi laut, luasnya 34,6 hektare,” kata dia.
Sementara itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Jonggi Panangia mengaku bahwa saat ini yang menjadi fokus pihaknya yakni penyelesaian penlok. Sebab, pembangunan proyek Jembatan Tol Balikpapan-Penajam yang akan menelan anggaran Rp 16 triliun itu tidak akan dapat dilaksanakan sebelum adanya surat keputusan (SK) penlok dari gubernur Kaltim.
Penyelesaian pengadaan lahan untuk sisi darat Balikpapan dinilai tidak terlalu sulit. Mulai dari Pertamina, Pelindo, Polda, dan Kodam masih bagian dari pemerintah. Tinggal bagaimana komunikasi dan koordinasi yang dilakukan di lintas sektoral itu oleh TPPT maupun PT Waskita Toll Road selaku pemrakarsa.
“Kalau institusi ini kan, ibarat kantong kiri dan kantong kanan. Enggak ada yang boleh komplain. Paling dicocokkan data tanahnya. Benar enggak tanah itu miliknya. Itu saja,” katanya.
Pembangunan jembatan tol ini sendiri diketahui telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Surat tersebut masuk di Ditjen Bina Marga sekitar November 2018. Dan menjadi rujukan Ditjen Bina Marga memproses lebih lanjut proyek tersebut.
“Pembangunan tinggal bergantung penlok. Kemungkinan penlok selesai sekitar Maret atau April 2019. Proses pembebasan lahan sekitar setahun. Setelah itu baru mulai pembangunan konstruksi,” sebutnya.
Mengenai alokasi anggaran yang dirasakan begitu besar untuk merealisasikan megaproyek itu, Jonggi menyebut, konsorsium yang terlibat tidak perlu terlalu khawatir. Sebab, pembiayaan proyek tersebut menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (PKBU).
