SAMARINDA–Silang sengkarut pembebasan lahan masih menjadi masalah klasik yang menghadang sejumlah proyek pembangunan di Kaltim. Baik proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah daerah maupun proyek strategis nasional (PNS). Misalnya pada pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) dan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) di Kutai Timur (Kutim).
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Meiliana mengakui hal itu. Menurut dia, dari hasil rapat evaluasi atas PSN yang dilakukan jajarannya pada Senin (8/4) lalu, rata-rata kendala dalam pembangunan berbagai proyek yang dilaksanakan pemerintah adalah masalah sengketa pembebasan lahan.
“(Seperti pembangunan Jalan Tol Balsam) kalau saya pikir, lahan yang masih banyak jadi kendala. Tapi alhamdulillah, tim BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) mengatakan pada Juli mendatang jalan tol sudah bisa selesai dan fungsikan. (Sengketa) lahan akan segera diselesaikan,” tutur dia, Selasa (9/4).
Pada rapat lusa lalu, ada sejumlah PSN yang dievaluasi Pemprov Kaltim. Antara lain, operasional KEK MBTK, pembangunan Jembatan Pulau Balang, Waduk Teritip Balikpapan, dan pembangunan Waduk Marangkayu.
“Melalui evaluasi itu, kami tahu seperti apa pelaksanaan pembangunan proyek-proyek itu. Dari rapat itu, kami banyak tahu apa yang jadi kendala dan apa yang perlu segera diselesaikan permasalahannya,” kata dia.
Misalnya untuk pembangunan Waduk Marangkayu, masih ada kendala dengan proses relokasi sekolah yang berdiri di sekitar lokasi proyek. Selain itu, di lokasi itu diketahui juga terdapat pipa minyak dan gas (migas).
“Proses pemindahan sekolah masih dikomunikasikan dan masih mau dilihat dulu lokasi pemindahannya. Kalau yang pipa migas, apakah nanti akan ditutup atau dipindahkan, masih dilakukan kajian,” jelasnya.
Seperti halnya kepala Biro Infrastruktur Pemprov Kaltim telah diminta oleh Meiliana turun ke Waduk Marangkayu untuk menginventarisasi ulang apa saja yang menjadi kendala dan permasalahan yang perlu segera diselesaikan dalam proyek tersebut.
Sementara untuk KEK Maloy, rencananya dalam waktu dekat Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi akan turun meninjau pelaksanaan pembangunan di kawasan itu. Terutama setelah kawasan itu diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini.
“Beliau (Pak Hadi) berjanji akan segera mempercepat pelaksanaan pembangunan di kawasan itu (KEK MBTK). Seperti Perusda MBS (Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya) sudah diminta bergerak cepat, karena KEK Maloy sudah diresmikan,” tutur Meiliana.
Bunda Mei, sapaan akrab Meiliana menuturkan, beberapa kantor penunjang bagi operasional KEK MBTK akan segera diselesaikan. Baik dari sisi pemerintah daerah maupun perusahaan yang akan menaruh investasi di kawasan itu. Salah satu yang dipercepat pembangunannya yakni sistem online single submission (OSS).
“Pak Wagub telah meminta Perusda MBS untuk mencari investor yang akan membangun di KEK Maloy, baik mereka yang sudah memiliki perusahaan pertambangan dan perkebunan di Kaltim, khususnya di Kutim,” ungkapnya.
Selain itu, Perusda MBS telah diminta segera membuat kajian untuk memudahkan investor berinvestasi di KEK Maloy. Apakah dengan memberikan sewa lahan yang murah atau menggratiskan pemakaian lahan dalam jangka waktu tertentu.
“Alhamdulillah, untuk proyek strategis nasional hampir semuanya sudah mau selesai. Untuk proyek pembangunan lain di Kaltim, Pak Wagub akan melobi ke pusat untuk menarik anggaran pembangunannya,” tutur Meiliana.
Proyek lain yang juga dievaluasi Pemprov Kaltim, yakni rencana pembangunan jaringan gas (jargas) sepanjang 340 kilometer oleh PT Bakrie & Brothers. Rencananya, dari proyek lintas Kaltim dan Kalsel itu, ditargetkan dapat mengaliri jargas di 10 kabupaten/kota di Benua Etam.
