SAMARINDA–Sedikit lagi Kaltim akan benar-benar menjadi ibu kota negara. Menggantikan DKI Jakarta. Dari sisi kelayakan wilayah, akses lintas pulau dan provinsi di Indonesia, Kaltim dinilai strategis. Begitupun dengan dukungan infrastruktur, Benua Etam dianggap lebih siap dibandingkan Kalteng.
Ketok palu penunjukan ibu kota kini dinilai bergantung lobi politik ke Senayan. Pasalnya, keputusan pemindahan pusat pemerintahan tersebut sedikit banyaknya juga akan diambil melalui meja legislatif.
Bocoran informasi itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Kamis (4/7). Politikus Golkar itu bahkan menyebut, informasi yang dia sampaikan valid.
Pada pertemuan DPR RI belum lama ini, Hetifah menyebut, informasi serupa juga didapatkan dirinya. Bagi dia, kabar tersebut menjadi informasi seksi. Sekarang tinggal keseriusan masyarakat dan Pemprov Kaltim meyakinkan bahwa Bumi Etam layak dan siap jadi ibu kota negara.
“Dari informasi terkini yang kami (DPR RI) dapatkan dan bisa dijamin kebenarannya, memang Kaltim adalah pilihannya. Tapi untuk pertimbangan keputusan akhirnya, tentu saja bukan hanya mengenai masalah teknokrasi,” ungkapnya.
Kata dia, ketika keputusan sudah masuk di ranah politik, keseriusan dari pemerintah setempat menjadi tolok ukurnya. Langkah politik masyarakat dan pemerintah terkait untuk melobi para wakil rakyat di Senayan–sebutan DPR RI–juga menjadi kuncinya.
“Pertimbangan politik ini selalu menjadi warna tersendiri dalam pengambilan keputusan di Indonesia. Makanya, semua stakeholder terkait di Kaltim harus benar-benar satu suara kalau memang ingin ditunjuk sebagai ibu kota negara,” serunya.
Jika dirasakan masih ada pro dan kontra, sebaiknya Kaltim tidak perlu terburu-buru menjatuhkan sikap. Besar dan kecilnya penolakan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan pusat dan DPR RI menjatuhkan pilihan.
“Kalau masih ada penolakan, sebaiknya jangan. Harus benar-benar dipastikan satu suara dulu. Ketika ada penolakan, penyelenggaraan pembangunan ke depan pasti tidak baik,” imbuhnya.
Perempuan yang menjabat ketua Kesatuan Persatuan Perempuan Golkar (KPPG) itu menyarankan pemprov segera duduk satu meja dengan semua stakeholder terkait membahas rencana pemindahan pusat pemerintahan Indonesia. Sehingga Kaltim satu suara dan visi yang dibawa ke pusat.
“Kita mungkin harus bertemu dulu dengan semua stakeholder terkait. Mulai Pemprov Kaltim, DPRD, tokoh masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, hingga masyarakat. Jika ada pihak yang menolak, maka apa alasannya,” tutur dia.
Di sisi lain, pertemuan itu juga untuk menyatukan pemahaman. Ketika sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara, Kaltim bisa ikut mengusulkan perencanaan pembangunan. Terutama dari sisi fisik pembangunan.
“Tentunya, kita tidak ingin Kaltim menjadi seperti kota negara lain yang dibangun, kemudian mangkrak. Kita ingin, apa yang menjadi keinginan masyarakat juga bisa diakomodasi. Dan Kaltim harus punya satu sikap,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menyambut baik informasi yang disampaikan Hetifah. Menurut dia, memang sudah selayaknya Kaltim menjadi ibu kota negara. Karena dari berbagai aspek, Kaltim dirasakan cukup memadai.
Misalnya, jika melihat dari aspek ketersediaan lahan, Kaltim memiliki itu. Bahkan, tanah di Kaltim jauh lebih stabil untuk pembangunan. Sedangkan Kalteng merupakan tanah gambut. Begitu dari ketersediaan air, Kaltim cukup jauh lebih siap.
