Kaltim disebut jadi daerah yang paling cocok menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) patut ditunggu.
BALIKPAPAN – Pemerintah pusat sudah pasti memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Namun, belum ada petunjuk pasti jika Kaltim akan terpilih. Meski begitu, ada asa, ketika Gubernur Kaltim Isran Noor menyebut hari ini (5/8) bakal ada pertemuan membahas pemindahan ibu kota dengan Presiden Jokowi.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim Hetifah Sjaifudian menyatakan, sebaiknya dalam pertemuan itu dibangun harapan baru di Kalimantan. Jangan sampai, pemindahan justru diikuti dengan permasalahan yang selama ini sudah menjadi beban Jakarta. “Kota itu harus futuristik. Sekaligus menerapkan kearifan lokal,” ucap wakil komisi X DPR RI itu.
Daerah harus memastikan komitmen pusat. Jangan sampai proyek ibu kota negara justru menjadi megaproyek yang tidak berkelanjutan. Alias mangkrak di tengah jalan. Pasalnya ada batasan terkait masa pemerintahan Jokowi dibandingkan proses pemindahan ibu kota negara. “Harus ada kepastian politik jangka panjang,” tegasnya.
Skema pendanaan harus diperhitungkan dengan cermat. Selain hal-hal teknis terkait pembangunan dan konstruksi. Termasuk rancangan kota yang diinginkan. Dari pemaparan gagasan rencana dan kriteria ibu kota negara oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dia sangat menyukainya. “Bagus. Inklusif produktif tapi ramah lingkungan,” ucapnya.
Apalagi salah satu syarat sebuah kota yang cerdas dan modern adalah faktor “smart people”. Di sini Kaltim perlu mempersiapkan sumber daya manusianya. Melalui pendidikan yang sesuai kebutuhan masa depan.
Pemerintah daerah juga tak boleh lupa memproteksi kepentingan warga Kaltim. Menjamin agar kepentingan mereka bisa terakomodasi dalam proyek nasional itu. Dia yakin pada dasarnya masyarakat Kaltim memiliki pandangan terbuka dan sangat mendukung gagasan yang disampaikan pemerintah pusat. “Jangan seperti tikus mati di lumbung padi,” sebutnya.
Bagaimana pun nanti presiden menetapkan sebuah daerah menjadi ibu kota negara, keputusan mengenai pemindahan tetap memerlukan persetujuan DPR RI dan perubahan perundangan. “Mudah-mudahan tidak ada hambatan di DPR RI terkait rencana ini,” katanya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Kaltim Isradi Zainal kembali menyebut apa yang disampaikan Kementerian PUPR tentang kriteria suatu daerah sebagai ibu kota negara merupakan cerminan Kaltim itu sendiri. “Identitas bangsa yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Semua itu ada di Kaltim,” ujarnya.
Kualitas ruang dan syarat luas wilayah ibu kota negara baru bisa dipenuhi Benua Etam. Termasuk faktor penunjang seperti bandara, pelabuhan, jalan tol, dan keperluan lain yang diminta telah ada jika Bukit Soeharto yang dijadikan lokasi. Akses di tempat ini sangat mudah secara lokal, nasional, dan internasional.
“Jika ibu kota yang dibangun berbasis kota ideal, setidaknya harus berbasis SMART (safety, modern, artistic, religious, dan technology based) city dan green city,” sebutnya.
Itu disebut sebagai bentuk antisipasi dampak negatif pembangunan kota yang biasa ditemukan dalam setiap prosesnya. Bila dilihat secara rencana dan desain pemindahan ibu kota negara baru berdasarkan harapan pemerintah dan kriterianya, Kaltim yang paling memenuhi syarat.
“Pemerintah juga hanya fokus terhadap rencana pembangunan infrastruktur di Kaltim, tapi juga pembangun SDM. Jangan sampai warga Kaltim jadi penonton di daerah sendiri karena ketidaksiapan untuk bersaing,” bebernya.
Pemprov Kaltim sejak awal harus memanfaatkan peluang ini dengan baik. Setidaknya dengan Kaltim sebagai ibu kota negara baru, infrastruktur semakin bertambah. “Dan itu sangat bagus untuk Kaltim,” lanjutnya.
