Meski minimal dukungan berkisar hampir 40 ribu, pihaknya yakin bisa melakukan verifikasi faktual pada seluruh jumlah dukungan yang masuk ke KPU Balikpapan. Berdasarkan PKPU, jika tenaga masih kurang untuk verifikasi faktual, KPU bisa mengangkat ketua RT sebagai verifikator. “Kalau ketua RT dilibatkan jadi tidak sulit karena jumlah per RT lebih dikit,” sebutnya.
Syarat ketua RT menjadi verifikator adalah tidak boleh terlibat dalam partai politik, termasuk kampanye yang berada dalam SK. Artinya, orang tersebut harus netral. “Ini sangat dimungkinkan karena biasanya dalam satu RT tidak lebih 20–25 dukungan. Bahkan bisa jadi satu RT tidak terdapat dukungan untuk calon independen,” ujarnya.
Jadi, dia optimistis berapa pun bentuk dukungan yang disampaikan calon independen, pihaknya bisa lakukan verifikasi faktual. Apabila terdapat orang yang mengelak dan merasa tidak benar mendukung, maka harus dibuktikan dengan surat pernyataan. Bukti mereka tidak mendukung. Kalau tidak bersedia tanda tangan, berarti dianggap mendukung calon tersebut.
“Semua dukungan yang masuk, kami anggap bentuk dukungan. Kalau ada dokumen dan KTP yang dipalsukan itu masalah yang berbeda. Makanya butuh pengawal pemilu dari masyarakat dan aliansi,” ujarnya. Menurut dia, pilwali kali ini juga masih berpotensi mendatangkan calon dari jalur independen.
Sebab, ada beberapa yang sudah datang untuk konsultasi soal aturan jalur independen. Dalam Pilwali 2020, KPU Balikpapan menargetkan tingkat partisipasi mencapai target nasional sebesar 77,5 persen. Sebagai informasi, target partisipasi saat Pilpres 2019 mencapai 80 persen.
“Harapan dalam pilkada ini setidaknya bisa mencapai target nasional lagi,” sebutnya. Meski dalam sejarah pilkada, target partisipasi biasa selalu rendah. Baik untuk pemilihan gubernur atau wali kota. Terakhir pada Pilwali 2015 hanya mencapai tingkat partisipasi 60,34 persen. Padahal, orang masih memandang tingkat partisipasi sebagai indikator kesuksesan pemilu.
“KPU dengan berbagai cara akan melakukan sosialisasi, blusukan, datang ke institusi pendidikan hingga kelompok masyarakat,” tuturnya.
Dia berharap, semua pihak ikut berpartisipasi menyukseskan pemilu. Tak hanya jadi beban KPU, termasuk pemerintah daerah beserta jajaran organisasi perangkat daerah. Seperti yang tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dalam pilkada kali ini, KPU Balikpapan juga mempertimbangkan penyediaan kotak suara dengan kualitas yang lebih baik. Yakni, menggunakan bahan plastik seperti Tupperware. Berkaca dari pengalaman sebelumnya hanya menggunakan bahan kardus justru membuat kotak suara mudah jebol. (dq/gel/dwi/k8)
Ongkos Pilkada di Kaltim 2020
Kota Balikpapan Rp 73 miliar
Kota Samarinda Rp 56 miliar
Kota Bontang Rp 25 miliar
