Tudingan ada pengaturan muatan hingga menghindari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Dody menyebut hal tersebut sudah tidak relevan. Bagi dia, terlalu berisiko jika ada operator yang melakukan manipulasi. Pun praktiknya di lapangan, setiap penumpang khususnya sopir pasti akan memilih membeli tiket resmi. Sebagai laporan dan asuransi jika terjadi kecelakaan.
“Pengawasannya saat ini sudah modern. Ada CCTV. Ada BPTD di Balikpapan dan ASDP di PPU (Penajam Paser Utara), petugas dari masing-masing perusahaan. Tiket yang dijual pasti sinkron dengan jumlah muatan. Kalau enggak, wah pasti yang terlibat pasti disidang,” terangnya.
Dody menyebut, kondisinya saat ini BPTD Wilayah XVII Kaltim-Kaltara juga sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Dibuktikan dengan keluarnya surat teguran operasional kepada empat operator.
Itu dilakukan dari hasil monitoring pada 19 Mei. Saat itu ada sejumlah kapal yang tidak menutup pintu rampa (pintu memasukkan kendaraan dalam kapal) dengan benar saat berlayar sesuai dengan persyaratan standar operasi prosedur (SOP) keselamatan dan keamanan belayar.
“Sekarang kondisinya pelabuhan lebih rapi dan bersih. Saya objektif. Dan saya tahu kenapa ada tudingan dan isu ini. Dan saya bicara data. Jangan sampai ada maling teriak maling,” tegas Dody. (rom/k8)
