Dia mengaku, banyak investor yang berminat membangun pabrik minyak kelapa sawit atau CPO di sekitar TPK Kariangau. Namun, baru satu yang menyatakan kesiapan akan mendirikan pabrik tersebut. Keberadaannya bakal mendukung rencana terminal curah yang bakal dibuka KKT.
KKT dinilainya berkepentingan untuk ikut mengembangkan KIK. Di sisi lain, TPK Kariangau juga dekat dengan lokasi ibu kota negara di Sepaku, Penajam Paser Utara. “Sangat memperkuat IKN. Apalagi setelah Jembatan Pulau Balang jadi,” jelasnya.
EFEK EKONOMI
Multiplier effect ekonomi dari pembangunan KIK dinilai belum dirasakan masyarakat sekitar. Hal itu diungkapkan anggota Komisi III DPRD Kaltim yang juga berasal dari Daerah Pemilihan Balikpapan, Syafrudin. Dia menjelaskan, masih banyak pekerjaan rumah untuk mengoptimalkan kawasan industri itu. Termasuk, urusan akses dan sarananya.
Syafruddin menilai dampak dari industri di Kariangau belum merata. Jadi, penting untuk dikaji ulang. Supaya dampak ekonominya bisa luas. Dia pun mendapat curahan hati dari warga setempat.
“Penerimaan karyawan atau tenaga kerja belum dominan orang di situ. Masih banyak orang luar dan masyarakat belum merasakan dampak dari industri ini,” terang politikus PKB itu.
Di sisi lain, terkait perkembangan sarana di kawasan itu juga menemui masalah. Diakui pria yang akrab disapa Udin itu, persoalan jalan adalah kewenangan provinsi. Jalan dipakai hilirisasi kendaraan industri di sana. Menurutnya, seharusnya Pemprov Kaltim menginisiasi pertemuan untuk membicarakan peningkatan akses dan sarana di kawasan itu.
“Pemprov diharapkan bisa menginisiasi mengundang mereka, sehingga beban tidak hanya di Pemprov Kaltim. Tetapi bagaimana para pelaku industri di KIK juga punya tanggung jawab memperbaiki dan menjaga jalan tetap baik,” saran dia. (rom/k16)
