Menanggapi keterangan para saksi di pengadilan, AGM menilai, ketika dirinya menjabat terlalu banyak orang yang menjual namanya.
Duit suap yang diduga diterima Abdul Gafur Mas’ud (AGM) sepanjang 2020–2021 ditampung dan dikelola Bendahara DPD Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balgis. Selain untuk kebutuhannya selaku bupati Penajam Paser Utara (PPU), fulus ditengarai juga mengalir untuk kepentingan AGM merengkuh pucuk pimpinan partai mercy.
Medio Juli–Agustus 2021, Abdullah diundang bergabung dalam grup WhatsApp bernama AGM for Kaltim. Ketua DPC Demokrat Paser itu tak mengingat pasti kapan dirinya diundang dalam grup di aplikasi percakapan tersebut. Yang diingatnya dengan jelas, Ketua DPC Demokrat Samarinda Victor Juan kala itu yang jadi penginisiasi terbentuknya grup itu.
Penghuninya, delapan dari 10 ketua DPC se-Kaltim. “Minus Kukar dan Berau,” ucapnya ketika bersaksi di Pengadilan Tipikor Samarinda, Rabu (22/6).
Pembahasan dalam grup itu, tak hanya soal suksesi AGM untuk duduk di pucuk pimpinan DPD Demokrat Kaltim. Ada pula pembahasan soal belum terselenggaranya musyawarah daerah (musda) meski masa jabatan Syaharie Jaang memimpin partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Benua Etam sudah berakhir medio April 2021.
Kala itu, memang hanya nama AGM yang muncul untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan Jaang. Tak ada kandidat lain. September 2021, para penghuni grup itu bertemu di Hotel Mercure Samarinda.
“Yang dibahas soal dukungan rekomendasi pengusungan ketua DPD baru. Syarat di AD/ART partai harus mendapat dukungan minimal 20 persen dari 12 pemilik suara. Tapi tak semua yang hadir dari delapan orang itu. Saya hadir tapi terlambat,” lanjut wakil ketua DPRD Paser ini.
Lantaran jumlah yang hadir pada pertemuan itu sudah lebih dari cukup syarat minimum, rekomendasi untuk AGM disetujui dan dibuat langsung di depan notaris. Tak lama berselang, mereka pun berangkat ke Menteng, Jakarta Pusat. Ke markas DPP Demokrat. Tujuannya mengantar rekomendasi tersebut dan menanyakan kapan musda digelar.
“Untuk antar rekomendasi itu, saya diberi amplop putih yang isinya uang pecahan Rp 100 ribu senilai Rp 20 juta,” katanya.
Dia menyebut, uang itu untuk biaya akomodasi keberangkatan para ketua DPC yang mendukung AGM. Dia pun berangkat dan sempat tergelar musda di Hotel Senyiur, Samarinda, dua bulan berselang, yakni pada 14 November 2021. Meski menerima uang itu, dia mengubah haluan dukungan di Daya Taka, sebutan Paser, lantaran muncul Irwan sebagai kandidat baru.
“Sempat minta sopir pribadi saya kembalikan uang ke Balgis, tapi dia enggak kenal. Jadi dikembalikan ke saya lagi. Kalaupun uang ini harus diserahkan karena perkara ini, saya siap kembalikan,” katanya menegaskan memberikan keterangan dalam persidangan dugaan suap AGM cs tersebut.
Selain dia, ada mantan Ketua DPC Demokrat Kutai Barat Paul Vius, Kabid Bina Marga PUPR PPU Pertiandy Ponganton Pasulu, Kabid Cipta Karya PUPR PPU Ricci Firmansyah, Kasi Sarana-Prasarana SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU Muhajir, serta dua anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang dan Jasa PPU, Abdul Halim dan Raditya.
Ketujuh orang ini–termasuk Abdullah–dihadirkan KPK menjadi saksi untuk lima terdakwa dalam perkara ini, yakni AGM, Nur Afifah Balgis, Pj Sekretaris Kabupaten PPU Muliadi, Kepala Dinas PUPR PPU Edi Hasmoro, dan Kabid Sarana Prasarana Disdikpora PPU Jusman.
