Pun, kata Syafruddin, setelah perbaikan Stadion Utama Palaran, pemerintah harus mampu mengelolanya secara benar. Jangan sampai, sudah dikucurkan anggaran yang mencapai ratusan miliar, namun ujung-ujungnya menyerahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga.
“Enak benar pihak ketiga tinggal pakai. Dan catatan dari saya pemerintah harus memastikan dana yang dikeluarkan tidak mubazir. Hingga mampu menghidupkan fasilitas olahraga tersebut. Di GOR Sempaja (Kadrie Oening) itu pun kami di dewan tidak lagi dengar soal nasib UMKM. Jadi harus jelas pemanfaatannya,” harap dia.
KERJA SAMA CABOR
Pemprov diharapkan segera mengambil tegas terkait pengelolaan fasilitas venue bekas PON 2008, Stadion Utama Palaran sebelum benar-benar rusak. Di sisi lain, dunia olahraga Kaltim juga lagi berusaha keras di tengah minim anggaran.
Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim Rusdiansyah Aras menyebut, pengelolaan Stadion Utama Palaran bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga agar bisa mengubah kondisi stadion. Misalnya dengan diserahkan ke pengurus provinsi cabang olahraga (pengprov cabor). KONI yang bertugas mengoordinasikan dan didukung pemerintah daerah.
Misalnya, bila lapangan stadion utama diserahkan ke cabor sepak bola, dalam hal ini PSSI. Nah, mereka bisa membuat event. Memang ada sebagian cabang olahraga yang masuk industri olahraga. Seperti sepak bola, bola voli, bulu tangkis, dan basket. Ketika menggelar event, mereka bisa mendapatkan uang lewat penjualan tiket. Sebab, peminat olahraga itu cukup banyak.
"Hasil dana itu kan bisa mereka pakai untuk mengelola stadion. Untuk memotong rumput, memperbaiki pagar, juga membayar rekening air, dan listrik. Saya kira bisa lah itu,” jelas pria yang akrab disapa Rusdi itu.
Pihaknya juga menyadari, bahwa jika semuanya diserahkan kepada pemerintah daerah, maka akan menjadi beban anggaran. Nah, itu perlu dikerjakan dengan pihak-pihak tertentu. Misalnya KONI dengan cabor dan stakeholder lain. “Apalagi cabor itu biasanya memiliki semacam bapak asuh atau bapak angkat, yang memberikan suntikan bantuan untuk cabor tersebut,” bebernya.
Di sisi lain, saat ini para atlet Kaltim juga bersiap menghadapi PON 2024. Mereka biasanya berlatih menggunakan Stadion Madya Sempaja yang dibayar KONI ke pemerintah. Sebab, stadion utama juga dianggap terlalu besar untuk berlatih.
Menjelang PON ini, KONI Kaltim tidak berandai-andai terlalu tinggi. Tetap ingin jadi terbaik di luar Jawa, tapi tak berani memasang target. Sebab, hingga kini, pihaknya belum mendapat kucuran dana hibah dari Pemprov Kaltim pada APBD 2022.
Dia memastikan, KONI Kaltim tidak mendapatkan APBD Kaltim 2023. Pihaknya hanya menggunakan dana sisa dalam kas untuk mengikuti Pra-PON 2023. Tetapi, harapan untuk mendapatkan anggaran di APBD Perubahan 2023 masih ada. Dana yang dikelola KONI saat ini Rp 6,4 miliar. Sekitar Rp 5,4 miliar untuk pra-PON dan Rp 1 miliar untuk Pekan Olahraga Provinsi. (rom/k8)
