PROKAL.CO, UJOH BILANG – Wakil Bupati (Wabup) Mahakam Ulu (Mahulu), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Yohanes Avun, mendorong percepatan penanganan kekeringan yang melanda Kecamatan Long Apari.
Hal ini disampaikan Wabup saat mengikuti rapat Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) Multisektor yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom, Jumat (25/7/2025) malam.
Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut atas laporan Tim Kaji Cepat BPBD Mahulu terkait kondisi kekeringan yang terjadi di beberapa kampung di Long Apari dan telah mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Dalam arahannya, Wabup Yohanes Avun menekankan pentingnya kesiapan sarana dan prasarana, terutama alat transportasi cepat seperti helikopter, untuk mendukung distribusi logistik ke wilayah terdampak yang sulit dijangkau.
“Kita perlu kesiapan untuk melapor ke atas, termasuk ke provinsi, kalau kita butuh alat angkut cepat seperti helikopter. Jangan sampai barang diangkut hanya sampai Ujoh Bilang, lalu kita lagi yang repot,” tegasnya.
Baca Juga: Jika 3 dari 10 Hal Ini Terjadi Padamu: Digital Detox Jadi Keharusan, Jangan Tunggu Kesehatan Mental Terancam
Ia juga menyoroti pentingnya strategi dropping logistik langsung ke titik terdampak seperti Long Pahangai, Tiong Ohang, bahkan kampung-kampung di hulu yang aksesnya terhambat jika melewati jalur darat, khususnya ruas Riam 611.
Pada kesempatan itu, Wabup Avun juga kembali mengingatkan soal pembangunan dan peningkatan jalan, seperti ruas Long Lunuk–Tiong Ohang dan Long Lunuk–Long Pakaq yang menjadi akses utama ke Long Apari.
Menurutnya, jalan tersebut dulu dibuka oleh Pemkab Mahulu dengan dana sekitar Rp 40–45 miliar pada 2015, namun kini masih terkendala status lahan.
Ia juga menyoroti pentingnya strategi dropping logistik langsung ke titik terdampak seperti Long Pahangai, Tiong Ohang, bahkan kampung-kampung di hulu yang aksesnya terhambat jika melewati jalur darat, khususnya ruas Riam 611.
Pada kesempatan itu, Wabup Avun juga kembali mengingatkan soal pembangunan dan peningkatan jalan, seperti ruas Long Lunuk–Tiong Ohang dan Long Lunuk–Long Pakaq yang menjadi akses utama ke Long Apari.
Menurutnya, jalan tersebut dulu dibuka oleh Pemkab Mahulu dengan dana sekitar Rp 40–45 miliar pada 2015, namun kini masih terkendala status lahan.
Baca Juga: Musim Kemarau, BBM Langka di Long Apari, Camat: Cerita yang Berulang Setiap Tahun
Lebih lanjut, Wabup menyarankan agar pembangunan jalan dilanjutkan secara bertahap melalui APBD kabupaten, bahkan jika perlu dikerjasamakan kembali dengan TNI sebagaimana dilakukan di beberapa wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara).
Terkait penanganan darurat, Wabup juga menegaskan perlunya penetapan status siaga darurat agar dana seperti subsidi ongkos angkut (SOA) dan biaya tak terduga (BTT) dapat segera digunakan.
Lebih lanjut, Wabup menyarankan agar pembangunan jalan dilanjutkan secara bertahap melalui APBD kabupaten, bahkan jika perlu dikerjasamakan kembali dengan TNI sebagaimana dilakukan di beberapa wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara).
Terkait penanganan darurat, Wabup juga menegaskan perlunya penetapan status siaga darurat agar dana seperti subsidi ongkos angkut (SOA) dan biaya tak terduga (BTT) dapat segera digunakan.
“Kalau tidak ditetapkan statusnya, agak sulit kita keluarkan dana. Ini perlu segera dikonsultasikan dengan bagian hukum,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, distribusi logistik ke wilayah Long Apari akan lebih efektif jika diarahkan ke Long Pakaq, dengan catatan dua jembatan darurat antara Long Lunuk–Long Pakaq segera diperbaiki agar jalur distribusi tetap lancar.
Baca Juga: Pemasangan 20 Unit Eskalator dan Lainnya Masih Berjalan, Proyek Pasar Pagi Dikejar Target Rampung September
Avun juga mengingatkan agar koordinasi antarsektor ditingkatkan, termasuk dalam pelaporan dan usulan kepada pemerintah provinsi maupun pusat.
Avun juga mengingatkan agar koordinasi antarsektor ditingkatkan, termasuk dalam pelaporan dan usulan kepada pemerintah provinsi maupun pusat.
Ia berharap pemerintah kabupaten tetap proaktif, terutama untuk hal-hal yang belum mendapat perhatian dari pusat.
“Yang penting itu kecepatan respons. Kalau semua menunggu laporan baru bertindak, warga kita bisa makin terdampak. Jadi mari kita percepat semua proses ini,” jelasnya. (*/sya/far)
“Yang penting itu kecepatan respons. Kalau semua menunggu laporan baru bertindak, warga kita bisa makin terdampak. Jadi mari kita percepat semua proses ini,” jelasnya. (*/sya/far)
