PROKAL.CO, TANAH GROGOT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), memberikan keringanan kepada warga yang akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2025.
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-426/2025 Tanggal 20 Mei 2025 tentang Pemberian Pengurangan atas Pokok Piutang Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Baca Juga: Waspada, dalam Lima Bulan Ini di Kabupaten Paser Sudah Ada 145 Kasus DBD, Satu Meninggal
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Paser Ali Nour Muhammad mengatakan, pengurangan itu berupa atas pokok piutang ketetapan dan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk pajak 2008-2024.
Potongan diberikan untuk periode pembayaran 1 Juni sampai 31 Agustus 2025.
Masing-masing sebesar 100 persen dari pokok piutang ketetapan PBB-P2 tahun 2008-2020, potongan sebesar 50 persen dari pokok piutang 2021-2024, dan 10 persen dari pokok piutang tahun 2025.
Selain itu disebutkan, ada penghapusan terhadap sanksi administratif berupa denda yang timbul akibat PBB-P2 terutang yang tidak dibayar pada masa pajak 2008-2024. Penghapusan ini dilakukan tanpa pengajuan dan berlaku secara otomatis.
"Target PBB tahun 2025 ini sebesar Rp 4,2 miliar. Dengan adanya keputusan bupati sebagai payung hukum diharapkan target ini bisa terealisasi,” kata Ali Nour, Minggu (8/6/2025).
Bapenda Paser mengimbau kepada wajib pajak agar bisa membayar pajak dan pokok piutang secara online.
Dia menyebut, khusus wajib pajak dari kalangan pegawai, pihaknya akan melakukan pendataan seluruh rumah tempat tinggal ASN Pemerintah Kabupaten Paser dan memastikan wajib pajaknya telah membayar PBB P2.
Baca Juga: Pria di Kabupaten Penajam Paser Utara Ini Rela Lepas Jabatan Kepala Desa, Pilih Jadi PPPK
Dengan aturan ini menanamkan prinsip pajak dari rakyat untuk rakyat, serta capaian target pajak yang ditentukan bisa tercapai. (jib/far)
