Isu kotak kosong dalam Pilkada Kaltim atau pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim kembali mencuat setelah Ketua Golkar Kaltim, Rudy Mas’ud, mengamankan dukungan dari berbagai partai. PDIP Kaltim pun memberi isyarat tidak menginginkan bursa Pilgub Kaltim berjalan melawan kotak kosong.
Meski belum menentukan dukungan pada Isran Noor atau Rudy Mas’ud, PDIP Kaltim menekankan pentingnya proses penjaringan yang kini tengah berlangsung di DPP PDIP. Ketua DPD PDIP Kaltim, Irjen Pol (Purn) Safaruddin, menyatakan bahwa partainya tidak menginginkan Pilgub Kaltim hanya melawan kotak kosong.
Baca Juga: Aksi Borong Partai Semakin Nyata, Harapan Isran-Hadi Tinggal PDIP
PDIP belum mengarahkan dukungannya kepada siapapun, baik itu Isran Noor maupun Rudy Mas’ud. Namun, isu yang berkembang dan koalisi yang dibangun oleh Golkar di Kaltim menunjukkan bahwa PDIP bisa saja berseberangan dengan koalisi Prabowo.
Safaruddin mengungkapkan bahwa partainya masih dalam proses penjaringan calon yang berlangsung di DPP PDIP. Ia juga menegaskan pentingnya mendengarkan suara akar rumput sebelum menentukan sikap untuk Pilkada Kaltim 2024.
PDIP berusaha membangun koalisi dengan bekerja sama dengan rakyat di bawah. Nama petahana, Isran Noor yang berpasangan dengan Hadi Mulyadi, telah diajukan ke Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Bagi PDI Perjuangan Kaltim, proses dukungan kepada Pak Isran Noor masih berlangsung,” ucapnya. Safaruddin juga menegaskan bahwa semua keputusan terkait siapa bakal pasangan calon (bapaslon) yang akan diusung dan didukung partai banteng moncong putih berada di tangan Ketua Umum DPP PDIP.
“Silakan tafsirkan sendiri (PDIP tak mau ada kotak kosong pada Pilkada Kaltim 2024). Saya sebagai ketua DPD mengusulkan nama bacalon, dan DPP yang akan memproses. Kita tidak bisa memaksakan kehendak, keputusan final ada pada tanda tangan Ibu Ketua Umum,” tegasnya.
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyatakan bahwa kemunculan kotak kosong adalah bentuk gagalnya kaderisasi Partai Politik (Parpol). Menurutnya, parpol gagal menonjolkan tokoh yang dapat menjadi ‘petarung’ di Pilkada, jika akhirnya bermunculan kotak kosong sebagai lawan tanding. Ujang menekankan bahwa orientasi para elit politik masih berkutat pada kemenangan pada momentum-momentum Pemilu lima tahunan.
“Di partai politik itu bukan bicara kaderisasi. Bicaranya adalah menang dan menang. Artinya harus menghadirkan Calon Legislatif (Caleg) yang kuat, dan juga Calon Kepala Daerah yang kuat,” lanjutnya. Ujang berpendapat bahwa dengan kemunculan kotak kosong, kaderisasi di internal Parpol gagal. “Kalau banyak kotak kosong, memang kaderisasi internal gagal,” tegasnya.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengatakan bahwa fenomena calon tunggal melawan kotak kosong pada Pilkada 2024 semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, hal ini menunjukkan kualitas demokrasi di Tanah Air yang cenderung menurun.
“Ini fakta yang mengkhawatirkan bagi demokrasi kita. Karena semakin ke sini, jumlah pasangan calon tunggal semakin meningkat,” katanya. Fenomena pasangan calon tunggal melawan kotak kosong dianggap sebagai tanda peringatan bahaya bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia. Sebab, salah satu fondasi dasar demokrasi adalah terbukanya kemungkinan pilihan yang beragam bagi masyarakat dalam proses pemilihan calon pemimpin.
“Ini alarm bahaya bagi demokrasi kita. Esensi dari demokrasi adalah hadirnya alternatif pilihan yang dapat dipilih oleh masyarakat dalam proses dialog dan komunikasi. Paslon tunggal semakin menggerus hal itu,” ungkapnya.
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Sumber: sapos.co.id
