Sabtu (27/1) pukul 15.30 WIB seharusnya Kalteng Putra menyambangi Stadion Wijaya Kusuma, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, untuk bertanding melawan PSCS Cilacap dalam laga lanjutan babak playoff Liga 2. Namun, seluruh pemain Kalteng Putra memutuskan untuk menolak bertanding dan memilih pulang ke daerah masing-masing.
Sikap itu merupakan imbas dari keterlambatan pembayaran gaji. Shahar Ginanjar, penjaga gawang sekaligus kapten tim Kalteng Putra, mengungkapkan, tunggakan gaji bervariasi. "Ada keterlambatan gaji 1-2 bulan dengan nominal yang berbeda-beda. Bukan keterlambatan 15 hari seperti yang disampaikan manajemen," ujar mantan penjaga gawang Persija Jakarta itu di Jakarta Selatan, Sabtu (27/1) siang.
Shahar menambahkan, aksi mogok bertanding ini merupakan puncak dari kekecewaan para pemain. Sebelum langkah ini diambil, para pemain sempat meminta audiensi dengan CEO Kalteng Putra Agustiar Sabran. Namun, permintaan itu tidak difasilitasi manajemen.
"Setelah pertandingan home melawan Persipura Jayapura, kami membuat surat kesepakatan dengan manajemen terkait pembayaran gaji. Tapi, tidak ada itikad baik. Manajemen menolak untuk menandatangani surat itu. Karena tidak ada kepastian dalam pembayaran gaji, pemain menyatakan tidak bertanding dalam laga tandang melawan PSCS," tegas mantan kiper Persib Bandung tersebut.
Para pemain pun akhirnya speak up di sosial media. Mereka mengunggah surat pernyataan mengenai aspirasi kepada manajemen. Poin pertama surat itu berisi keinginan para pemain untuk beraudiensi dengan CEO klub. Poin kedua berisi sikap pemain yang menolak bertanding melawan Persipura jika gaji dan bonus belum dibayarkan sebelum pertandingan tersebut. Lalu, poin ketiga berisi keinginan pemain agar gajinya dibayarkan sesuai termin pembayaran jika semua pertandingan Liga 2 sudah selesai.
Namun, unggahan tersebut justru disikapi berbeda oleh manajemen klub. Mereka menanggap aksi itu sebagai pencemaran nama baik.
Head Legal Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) Jannes H Silitonga menyayangkan langkah yang ditempuh manajemen Kalteng Putra. Sebab, apa yang disampaikan para pemain adalah fakta.
"Mereka memang benar belum mendapatkan haknya. Kalau sedikit-sedikit membuat laporan pencemaran nama baik, ini sama saja membungkam demokrasi. Menyampaikan fakta adalah hak setiap manusia di Indonesia. Dan, itu dilindungi konstitusi," tegas Jannes.
Jannes menambahkan, manajemen Kalteng Putra juga seharusnya tidak membawa persoalan ini ke ranah hukum negara. "Ini persoalan football family. Jadi, seharusnya diselesaikan lewat jalan football family," terang Jannes.
Riza Hufaida, legal APPI, ikut menyayangkan laporan polisi yang dibuat manejemen Kalteng Putra. Tapi, karena laporan itu sudah dibuat, Riza memastikan APPI siap menghadapi laporan tersebut.
"Kami siap menghadapi laporan itu. Apa yang dilakukan pemain tidak ada yang dilanggar. Pemain hanya menyampaikan fakta. Upload dokumen yang sudah mereka buat itu sama sekali tidak ada unsur mempermalukan atau mencemarkan nama baik," tegas Riza.
Riza menambahkan, Kalteng Putra bukan kali ini menunggak gaji pemain. Kasus ini sudah berulang terjadi. Bahkan, urusan penunggakan gaji musim lalu masih belum tuntas.
