Di antaranya adalah penyelenggaraan pasar murah, penyaluran bantuan sosial, pembagian sembako, serta gerakan pangan murah yang bertujuan menekan inflasi dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
Bupati juga menginstruksikan agar komunikasi lintas elemen diperkuat, termasuk dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan kalangan akademisi.
Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) diminta untuk lebih aktif memantau kondisi sosial di wilayahnya masing-masing dan mengambil langkah cepat serta terkoordinasi apabila terjadi gejolak atau permasalahan di tengah masyarakat.
“Semua elemen harus peka dan responsif terhadap perkembangan yang terjadi. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru menimbulkan keresahan publik,” tegasnya.
Baca Juga: Pemkab Berau Fasilitasi Mediasi dengan Driver Ojol, Pastikan Aspirasi Diteruskan ke Pusat
Selain itu, Sri Juniarsih juga mengimbau seluruh pejabat dan masyarakat untuk menjaga etika berkomunikasi, menghindari pernyataan provokatif, serta membiasakan penggunaan bahasa yang santun dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di media sosial.
Edaran ini menjadi refleksi dari sikap tanggap Pemkab Berau dalam menjaga stabilitas daerah di tengah dinamika nasional yang belakangan dipenuhi isu sensitif, termasuk gaya hidup mewah pejabat publik yang memicu kritik luas di masyarakat.
“Dengan adanyanya hal ini saya berhatap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih berintegritas, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” tuturnya. (adv)