TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menjadi perhatian nasional setelah laporan Bank Indonesia (BI) menempatkannya sebagai salah satu dari 10 daerah dengan simpanan dana pemerintah terbesar di perbankan. Per September 2025, dana Pemkab Berau yang tersimpan di bank mencapai Rp1,67 triliun.
Menanggapi sorotan tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, meluruskan persepsi publik. Ia menegaskan bahwa dana yang tercatat besar itu bukanlah simpanan jangka panjang atau deposito yang sengaja dibiarkan “menganggur.”
"Dana itu bukan disimpan untuk jangka panjang atau deposito. Kita tempatkan sementara di bank sambil menunggu waktu pembayaran kegiatan proyek yang sedang berjalan. Ketika sudah saatnya dibayarkan, baru kita keluarkan," jelas Sri Juniarsih.
Tata Kelola Keuangan yang Hati-Hati
Menurut Bupati, tingginya saldo tersebut merupakan bagian dari praktik tata kelola keuangan daerah yang berhati-hati dan akuntabel. Dalam sistem APBD, setiap proyek pembangunan memiliki tahapan dan jadwal pencairan yang berbeda-beda. Penempatan dana di bank merupakan langkah untuk menjaga keamanan kas daerah sekaligus memastikan pencairan dilakukan secara tertib.
“Ini bagian dari tata kelola keuangan daerah yang aman dan transparan. Tidak ada dana yang disimpan sembarangan atau di luar mekanisme resmi,” tegasnya.
Sri juga menambahkan, penempatan dana tersebut, termasuk di Bank Kaltimtara, tidak bertujuan untuk mencari keuntungan bunga. Prioritas utamanya adalah memastikan proses pembayaran proyek berjalan lancar sesuai dengan progres di lapangan.
“Kita ingin setiap rupiah dari APBD benar-benar kembali ke masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, maupun pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.
Senada dengan Bupati, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau, Sapransyah, menjelaskan bahwa dana triliunan tersebut terus berputar setiap hari untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah.
"Setiap hari ada transaksi keluar masuk," kata Sapransyah. Ia menyebut, dana tersebut digunakan mulai dari pembayaran gaji pegawai, penyaluran hibah, hingga transfer dana ke kampung-kampung.
Sapransyah optimistis, realisasi APBD Berau hingga akhir tahun 2025 dapat mencapai lebih dari 90 persen, menepis anggapan dana kas daerah mengendap tanpa digunakan. "Jadi tidak ada istilah dana ‘menganggur’ seperti yang ramai disebut. Semua sesuai mekanisme yang diawasi ketat," pungkasnya. (*)