TANJUNG REDEB— Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh di sektor pertanian. Desakan ini muncul karena ironi bahwa kabupaten paling utara di Kalimantan Timur (Kaltim) ini masih sangat ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
Menurut Nurung, kondisi ini tidak seharusnya terjadi mengingat Berau memiliki potensi lahan yang luas, subur, dan sangat ideal untuk mencukupi kebutuhan pangan lokal. Namun, sebagian besar komoditas penting seperti beras, sayur, hingga buah-buahan justru didatangkan dari luar Kaltim, bahkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi.
“Ini harus menjadi atensi serius pemerintah. Evaluasi total diperlukan untuk mengetahui hambatan di lapangan dan solusi yang tepat,” tegas Nurung.
Nurung memaparkan, persoalan klasik di lapangan yang menghambat produktivitas petani masih belum teratasi, di antaranya keterbatasan pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan), kurangnya sarana penunjang lainnya.
Kondisi minimnya dukungan ini membuat banyak petani lokal tidak mampu meningkatkan hasil panen dan akhirnya memilih meninggalkan profesi mereka.
“Banyak petani mengeluh sulit mendapatkan pupuk dan alsintan. Tanpa dukungan itu mereka tidak bisa bersaing,” katanya. “Akhirnya, mereka meninggalkan pertanian dan beralih ke sektor lain seperti pertambangan atau perkebunan sawit,” tambah politikus NasDem tersebut.
Nurung menilai fenomena alih fungsi lahan ini adalah peringatan serius. Jika pembiaran terus terjadi, alih fungsi lahan pertanian dikhawatirkan semakin meluas dan berdampak langsung pada ketahanan pangan daerah.
Padahal, Berau memiliki lahan persawahan yang luas dan menghasilkan kualitas padi yang baik. “Kita punya lahan luas dan kualitas padi lokal yang tidak kalah. Tapi karena kurang pembinaan dan perhatian, lahan-lahan produktif berubah menjadi kebun sawit atau konsesi tambang. Ini sangat disayangkan,” tuturnya.
Ia mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk lebih responsif dan memberikan dukungan program yang berkelanjutan, bukan hanya bersifat sesaat, demi meningkatkan produksi dan kemandirian pangan.
Pemkab Berau diminta menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan daerah, sejajar dengan sektor pariwisata maupun perkebunan yang selama ini lebih dominan.
“Pertanian bukan hanya soal produksi beras atau sayur, tetapi juga menyangkut kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Jika petani kita maju, ekonomi daerah otomatis bergerak,” pungkasnya. (*)