NEW YORK – Draf resolusi gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat dibahas di Dewan Keamanan PBB. Dalam pemungutan suara yang digelar Jumat (22/3), Rusia dan Tiongkok kompak menolak draf tersebut. Pasalnya, draf yang diajukan Negeri Paman Sam itu dinilai terlalu pro Israel.
Dilansir dari Arab News, Dua negara anggota tetap DK PBB itu menggunakan hak veto mereka untuk menentang draf resolusi AS. Aljazair juga memberikan suara menentang sementara Guyana abstain. Sebelas anggota Dewan Keamanan lainnya memberikan suara mendukung, termasuk anggota tetap Perancis dan Inggris.
Baca Juga: AS Ajukan Draf Gencatan Senjata Segera, Proposal Hamas Ditolak Israel
Tak tanggung-tanggung, pihak Moskow menuduh Washington seakan menutup fakta atas kejahatan yang dilakukan Israel. Duta Besar Rusia, Vasily Nebenzia, mengatakan bahwa AS tidak melakukan apa pun untuk mengekang Israel. Dia juga mengkritik Washington baru berbicara tentang gencatan senjata setelah serangan Zionis sudah berlangsung lima bulan lamanya.
’’Gaza hampir terhapus dari muka bumi. Kami telah mengamati tontonan munafik yang khas,’’ katanya.
Nebenzia menilai, draf AS kental nuansa politis. Penyebutan ‘’gencatan senjata segera’’ hanyalah kedok. Karena hanya akan memberikan impunitas kepada Israel atas berbagai serangan genosida yang telah menewaskan lebih dari 30 ribu warga Palestina. ’’Kejahatannya (Israel) bahkan tidak dibahas dalam rancangan tersebut,’’ kecamnya.
Di lain pihak, Duta Besar AS, Linda Thomas-Greenfield, mengkritik balik keputusan kedua negara itu dalam melakukan veto. ’’Rusia dan Tiongkok sama sekali tidak ingin memberikan suara pada resolusi yang ditulis oleh Amerika Serikat,’’ tudingnya.
Pasca veto tersebut, giliran Prancis yang rencananya akan menyusun resolusi baru PBB untuk gencatan senjata di Gaza. ’’Menyusul veto Rusia dan Tiongkok, kami akan melanjutkan pekerjaan berdasarkan rancangan resolusi Prancis di dewan keamanan dan bekerja dengan mitra Amerika, Eropa, dan Arab untuk mencapai kesepakatan,’’ kata Presiden Prancis Emmanuel Macron sebagaimana dilaporkan Reuters.
Terpisah, dilansir The Guardian, para pemimpin Uni Eropa menyerukan jeda kemanusiaan segera di Gaza. Uni Eropa mendesak Israel untuk tidak menyerang Rafah yang kini menjadi tempat terakhir para pengungsi di Gaza tinggal.
Baca Juga: Skandal Korupsi, Presiden Vietnam Mundur
Para kepala negara dan pemerintahan Benua Biru menyatakan keprihatinan mendalam terhadap situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Gaza. Terutama anak-anak serta risiko kelaparan yang akan segera terjadi. Mengingat, tidak mencukupinya bantuan yang masuk ke Gaza.
’’Kebulatan suara mempunyai konsekuensi tersendiri. Dengan adanya krisis di Timur Tengah, jelas bahwa kita perlu mengurangi pertaruhan tersebut. Saya tahu butuh waktu untuk menemukan persatuan. Namun malam ini, kami menunjukkan bahwa kami dapat memainkan peran positif,’’ kata Presiden Dewan Eropa Charles Michel pada konferensi pers di sela-sela proses persidangan melansir EUNews.
Dia menegaskan bahwa segala sesuatu harus dilakukan untuk meyakinkan dan memastikan bahwa ada akses kemanusiaan yang nyata dan aman di Palestina. Forum 27 negara anggota Uni Eropa mendukung peran penting yang dimainkan oleh Badan Pengungsi Palestina PBB (UNRWA) di wilayah tersebut. ’’Uni Eropa harus memimpin, bukan mengikuti,’’ ujar Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo. (han/bay)
