PONTIANAK– Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kalimantan Barat (Kalbar) hingga September 2025 menunjukkan perlambatan signifikan. Mayoritas kabupaten/kota mencatatkan kontraksi baik dari sisi pendapatan maupun belanja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Year-on-Year/YoY).
Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, Gunawan Setiono, mengungkapkan bahwa pendapatan daerah di tingkat kabupaten/kota masih ditopang oleh pajak konsumtif.
"Tiga pajak konsumtif terbesar yakni Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp587,95 miliar, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp400,66 miliar, serta Pajak Rokok Rp270,26 miliar,” ujarnya.
Sambas Jadi Pengecualian di Tengah Kontraksi
Di tengah perlambatan ini, Kabupaten Sambas menjadi satu-satunya daerah yang mencatatkan realisasi dan pertumbuhan pendapatan tertinggi, yaitu sebesar Rp1,475 triliun dengan pertumbuhan mencapai 14,74 persen (YoY) hingga akhir September 2025.
Namun, secara agregat, kinerja belanja daerah menunjukkan penurunan yang lebih tajam. Total belanja konsolidasi seluruh kabupaten/kota dan provinsi tercatat Rp13,816 triliun, turun drastis dari Rp16,276 triliun pada September 2024, yang berarti mengalami kontraksi 15,12 persen (YoY).
Sama seperti pendapatan, Kabupaten Sambas kembali menjadi pengecualian positif dengan mencatatkan pertumbuhan realisasi belanja sebesar 15,12 persen (YoY) dengan nilai Rp1,259 triliun.
Sementara itu, beberapa daerah mengalami penurunan signifikan dalam realisasi belanja, termasuk Kapuas Hulu turun 39,13 persen, Mempawah turun 22,42 persen, Kayong Utara turun 21,86 persen, dan Pemerintah Provinsi Kalbar sendiri mencatatkan kontraksi sebesar 29,75 persen.
Menanggapi kinerja APBD di tingkat kota, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, memastikan bahwa secara umum kinerja APBD di Pontianak berjalan baik, namun mengakui bahwa realisasi belanja modal masih rendah, baru mencapai sekitar 36 persen.
Menurut Edi, rendahnya realisasi belanja modal disebabkan oleh belum adanya pencairan uang muka dalam sejumlah proyek. Ia optimistis, belanja modal akan meningkat secara signifikan dalam dua bulan terakhir tahun ini.
“Kami prediksi pada November dan Desember nanti belanja modal bisa tembus lebih dari 50 persen,” pungkas Edi. (sam)
