PONTIANAK – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat (Kalbar) mencatat peningkatan jumlah angkatan kerja dan pengangguran pada Agustus 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Komposisi angkatan kerja Kalbar per Agustus 2025 terdiri dari 2,93 juta orang penduduk yang bekerja dan 148,25 ribu orang pengangguran.
Kepala BPS Kalbar, Much Saichudin, dalam rilis resminya merinci bahwa jika dibandingkan dengan Agustus 2024, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 68,96 ribu orang. Penduduk yang bekerja bertambah 66,91 ribu orang, namun sayangnya, jumlah pengangguran juga mengalami peningkatan sebanyak 2,05 ribu orang.
TPT Mencapai 4,82 Persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 tercatat sebesar 4,82 persen. TPT adalah indikator yang mengukur seberapa banyak tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja.
Much Saichudin menjelaskan bahwa dengan TPT sebesar 4,82 persen, ini berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja di Kalbar, terdapat sekitar empat hingga lima orang yang tidak memiliki pekerjaan.
Pengangguran yang dimaksud adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, sudah diterima bekerja/siap berusaha tetapi belum mulai, atau merasa putus asa dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
Tamatan SMK Paling Terdampak
Apabila dilihat dari jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan, pola Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2025 menunjukkan tren yang serupa dengan tahun sebelumnya:
TPT Tertinggi: Tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencatatkan TPT paling tinggi di antara jenjang pendidikan lainnya, yakni sebesar 9,86 persen.
TPT Terendah: Tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah memiliki TPT terendah, yaitu sebesar 2,53 persen.
Tingginya TPT pada lulusan SMK mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi yang dihasilkan lembaga pendidikan kejuruan dengan permintaan pasar kerja di Kalimantan Barat. Data ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan dan pelatihan vokasi yang lebih relevan.(*)
