Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson memberikan klarifikasi mengenai pernyataannya mengajak untuk tidak memilih calon presiden (capres) yang tidak pro terhadap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan, demi percepatan pembangunan di Kalbar.
Baca Juga: Aksi Heroik Bripka William Selamatkan Wanita dari Upaya Bunuh Diri di Sungai Kapuas
Pernyataan yang sempat viral dilontarkan saat momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar itu menurutnya disampaikan karena dirinya terlalu bersemangat dalam membangun Kalbar. "Bahwa pernyataan tersebut saya ungkapkan karena saya terlalu bersemangat dalam mewujudkan keinginan percepatan pembangunan di Kalbar. Saya ingin semangat mulia kita bersama bahwa pembangunan yang tadinya Jawasentris menjadi Indonesiasentris dapat segera diwujudkan," ungkapnya saat menggelar konferensi pers di Pendopo Gubernur, Sabtu (3/2) pagi.
Baca Juga: Kejar-kejaran dengan Pelaku, Polres Kubu Raya Berhasil Mengamankan Pencuri Besi Kapal
Karena dengan pembangunan IKN lanjut dia, Kalbar sebagai provinsi mitra IKN akan mengalami percepatan dalam pembangunan infrastruktur, serta percepatan kesejahteraaan masyarakat. Harisson menyebut, IKN merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN sebagaimana diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN. Untuk itu ia yakin setiap pasangan calon (paslon) capres pasti akan menjalankan amanat dari UU tersebut.
"Saya mengimbau kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kalbar untuk tetap netral dan menggunakan hak politik sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," katanya.
Dirinya lantas menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dan pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap pernyataannya tersebut. "Demikian klarifikasi dan permohonan maaf dari saya," pungkasnya.(bar)