KETUA DPRD Banjarmasin, Ananda merasa sangsi dengan usulan pemilahan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor perdagangan miras. Baginya usulan itu terdengar agak berlebihan.
"Kalau sudah masuk kas daerah, semua retribusi dan pajak itu tercampur. Toh semuanya dipakai untuk pembangunan kota juga," ungkap politisi Partai Golkar tersebut.
Bagi pihak-pihak yang alergi dengan perdagangan minuman beralkohol, dia mengingatkan, Banjarmasin telah menjadi kota besar. Kota perdagangan yang sedang membangun sektor pariwisata.
Perdagangan miras menjadi tak terelakkan. Terutama dari tempat-tempat hiburan malam. Baginya yang terpenting adalah pengetatan pengawasan. Contoh, agar miras tak dijual di sebuah karaoke keluarga.
Ananda meminta pemko belajar dari pengalaman daerah lain. "Beberapa pemda telah coba melarang perdagangan minol. Perda-perda itu akhirnya dianulir Kementerian Dalam Negeri. Karena undang-undang memang tidak pernah melarangnya," jelas Ananda.
Isu agama memang selalu menjadi perkara sensitif. Perda-perda yang dinilai diskriminatif, bakal rontok saat dievaluasi Kemendagri.
Sebab, kasus Banjarmasin amat berbeda dengan Aceh. Yang mendapat pengecualian atau kekhususan dari pemerintah pusat. Untuk menerapkan qanun jinayat alias perda syariat bagi masyarakatnya.
Namun, dia memastikan dewan takkan ngotot mencampuri urusan pemko. Terkait penarikan, pemilahan hingga penggunaan PAD. "Itu semua wilayah pemko," tegasnya.
Soal lain, perihal tuntutan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hermansyah agar revisi perda itu lekas disahkan, Ananda berjanji akan memenuhinya. "Revisi ini utang dari Propemperda 2018. Namanya saja utang, bakal kami prioritaskan," tegasnya.
Selain revisi perda retribusi miras, masih ada dua utang lainnya. Yakni raperda tentang kemetrologian dan raperda tentang retribusi pelayanan kesehatan. "Saya sudah tegaskan pada kawan-kawan di dewan, ketiga raperda ini harus didahulukan," pungkasnya. (fud/at/nur)
