PELAIHARI- Sebuah garis polisi membentang di depan pintu masuk gedung rumah sakit di Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut. Warga yang melintas bertanya-tanya. Apa yang terjadi di rumah sakit yang masih gres dan belum difungsikan itu?
Desas-desus beredar ada persoalan hukum atau jangan-jangan di dalam gedung baru itu ada TKP perkara pembunuhan. Benarkah demikian?
Ternyata semua imajinasi itu buyar. Plt Kepala Dinas Kesehatan Antonius Jaka kepada Koran ini, mengatakan pemasangan garis polisi hanya dimaksudkan untuk menjaga gedung dari tangan-tangan-tangan jahil.
“Tidak ada persoalan hukum adanya garis polisi ini,” terang Jaka, Kamis (21/3). Dia mengatakan bangunan yang menelan anggaran sekitar Rp23 Milyar dari APBD 2018 ini belum dapat difungsikan. Masih ada beberapa pekerjaan, utamanya bagian plafon yang belum selesai dikerjakan.
Lalu kenapa harus garis polisi? Jaka mengatakan pelaksana proyek pembangunan menjaga agar masyarakat tidak memasuki ruangan yang masih dalam tahap pemeliharaan itu. Karena, masih terdapat berbagai barang berharga.
Kapolres Tala Ajun Komisaris Besar Polisi Sentot Adhi Dharmawan SIK melalui Kasat Reskrim Ajun Komisaris Polisi Alfin Agung mengaku sudah tahu adanya pemasangan garis polisi di rumah sakit Kintap. Pihaknya masih mempelajarinya.
“Kami masih mendalami, nanti kalau ada info lanjut saya kabari lagi,” ungkapnya saat ikut Sispamkota Pemilu 2019 di Lapangan Pertasi kencana.
Perlu diketahui, untuk pemasangan garis polisi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2011 tentang tindakan pertama di Tempat Kejadian perkara (TPTKP), polisi diwajibkan melakukan pengamanan di TKP dengan membuat batas/tanda garis polisi (police line) di TKP bila lokasi memungkinkan.
Tentu, melihat dari peraturan itu, pemasangan garis polisi ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah! (ard/ema)
