BANJARMASIN - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kalsel berunjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel di Jalan RE Martadinata, kemarin (2/4) pagi. Mahasiswa menyatakan kekecewaan atas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.
Baca dulu: Mahasiswa Gelisah..! Aula FISIP ULM Jadi Gudang Logistik Pemilu
Mahasiswa menuding KPU malas bersosialisasi. Masih banyak pemilih yang belum mengetahui Pileg dan Pilpres akan digelar serentak pada 17 April mendatang. Merujuk pada data Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dirilis akhir Februari kemarin.
"Bayangkan, kurang dari 50 persen pemilih yang mengetahui kapan persisnya pemilu digelar. Padahal pemilu tinggal dua pekan lagi. Kinerja KPU terbukti tidak maksimal," kata Koordinator Wilayah Aliansi BEM Kalsel, Ghulam Reza.
Itu baru jadwal, belum berbicara perkara teknis. Pemilu serentak otomatis menambah keruwetan di lapangan. Contoh, kini ada lima surat suara untuk pemilihan DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR, DPD serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Kelima surat suara itu dibedakan dengan warna.
"Surat suara menjadi warna-warni. Kayak pelangi. Siapa yang berani menjamin warga kita mampu membedakannya?" imbuh mahasiswa Uniska itu dengan nada retoris.
Mahasiswa juga meradang atas penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Banyak mahasiswa yang kesulitan memperoleh formulir A5 (pindah daerah memilih). "Banyak teman mahasiswa yang dulu bisa mencoblos sekarang malah kehilangan hak pilih. Penyusunan DPT tidak transparan," cecarnya.
Namun, isu besar aksi ini terletak pada persoalan netralitas penyelenggara pemilu. Mahasiswa melihat praktik penyalahgunaan kekuasaan dari rezim ini. Dan Bawaslu turut bekerja sama dengan menutup mata atas ulah pejabat-pejabat aparatur sipil negara (ASN) yang jelas-jelas tidak netral.
"Ini abuse of power yang sudah menjadi rahasia umum," tukasnya. Mahasiswa lalu meminta lembaran pernyataan sikap itu dibubuhi tanda tangan komisioner Bawaslu. Sebagai bentuk perjanjian, bahwa Bawaslu sepakat dengan tenggat waktu selama tiga hari.
"Jika H+3 pasca aksi ternyata tak kunjung ada tindakan, maka Aliansi BEM Kalsel takkan pernah mengakui Bawaslu Kalsel sebagai lembaga yang independen," pungkas Ghulam.
Sebelumnya, mahasiswa berorasi di bundaran Jalan Lambung Mangkurat. Sembari membagikan selebaran kepada pengendara. Mahasiswa kemudian berjalan kaki menuju kantor Bawaslu. Jumlah mereka kurang dari seratus orang.
Mahasiswa hanya bisa berdemo di jalan raya. Karena pagar kantor di samping Balai Kota itu sudah keburu dijaga ketat aparat. Pasukan anti huru-hara juga sudah diturunkan untuk berjaga-jaga.
Komisioner Bawaslu Kalsel, Nur Kholis Majid seorang diri menerima massa. Karena ketua dan rekan komisioner lainnya sedang tugas keluar kantor. Berkali-kali Majid terlibat perdebatan panas dengan mahasiswa.
Dia membantah bahwa Bawaslu tidak bekerja. "Sudah empat kasus pidana pemilu yang kami tangani. Belum terhitung pencopotan tiga ribu lebih alat peraga kampanye (APK) yang terpasang pada kawasan terlarang," sebutnya.
Majid berjanji akan menekan KPU. Agar keluhan-keluhan mahasiswa ini bisa didengar. "Segera berikan formulir A5 yang diminta mahasiswa. Saya pastikan keresahan ini bakal ditindaklanjuti," tegasnya. (fud/ema)
