BANJARMASIN - Desakan pengoperasional RSUD Sultan Suriansyah disampaikan DPRD Kota Banjarmasin. Saat rapat paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Banjarmasin, Senin (15/4) tadi.
Ketika itu DPRD Banjarmasin mempertanyakan pembangunan tak dilakukan dengan anggaran tahun jamak. Padahal, jika dianggarkan demikian, maka akan dilakukan dengan satu kali lelang. “Ini kesepakatan dan hasil rapat internal kami. Pengoperasionalan jangan lagi tertunda,” tutur Ketua DPRD Banjarmasin, Ananda.
Dia menambahkan, dengan tak dianggarkan dengan tahun jamak. Maka proses lelang pun harus kembali dilakukan. Bahkan, belum tentu berjalan mulus. “Kalau ditetapkan dengan anggaran tahun jamak kan hanya satu kali lelang, bukan setiap tahun dilelang,” terangnya.
Dengan begitu, pekerjaan pembangunan tahap III ini pun akan bisa langsung dikerjakan. “Targetnya tahun ini mulai dioperasikan, tapi kelanjutan pembangunannya baru memasuki proses lelang, harusnya kalau sudah dianggarkan sistem tahun jamak, langsung proses pembangunan saja mulai awal tahun,” cetusnya.
Selain rekomendasi ini, DPRD Kota Banjarmasin juga menyampaikan, soal infrastrukur, pendidikan dan kesehatan. Khusus pendidikan, dewan memberi catatan soal penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk konsumsi guru selama di sekolah.
Dengan rekomendasi dewan tersebut, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan akan menjadi perhatian pihaknya. Sementara, proses pembangunan RSUD Sultan Suriansyah Banjaramsin, Ibnu menerangkan, sistem penganggarannya memang tidak menggunakan tahun jamak.
“Berbicara operasioanal. Kami sudah menarget akhir tahun nanti. Sementara soal sistem anggaran. Karena pembangunan fisik ini ada perubahan dari yang awalnya dibangun oleh Dinkes, berubah ke Dinas PUPR,” kata Ibnu Sina. (mof/ema)
