BANJARMASIN - Tiga jembatan meliputi Jembatan Sungai Gardu I, II, dan Sungai Lulut ditarget Pemprov Kalsel dikerjakan tahun ini. Namun, pembebasan lahan belum juga dilakukan oleh Pemko Banjarmasin.
Pemetaan dan pengukuran lahan sudah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Banjarmasin baru akan bertemu warga pekan depan.
“Kami yang akan panggil warga. Diagendakan pekan depan,” tutur Kepala Perkim Banjarmasin, Ahmad Fanani Saifuddin, kemarin (9/5).
Warga yang datang nanti diminta membawa dokumen kepemilikan bangunan. Pemanggilan warga bukan untuk penyampaian harga. Melainkan membuktikan dokumen kepemilikan. “Semua akan dilakukan verifikasi atas hak mereka dulu. Sebelum menetapkan harga ganti rugi,” terangnya.
Teknis yang diterapkan kali ini memang berbeda dari biasanya. Mendahulukan verifikasi dokumen kepemilikan untuk mengetahui besar kecilnya kendala yang akan dihadapi.
“Begitu sudah diverifikasi maka akan diketahui mana yang pembayaran lancar dan mana berpotensi konsinyasi. Kalau tak begini kami akan kerja dua kali, jadi tak bolak balik,” cetusnya.
Berdasarkan pengalaman pembebasan lahan sebelumnya, ketika harga ditetapkan dan disampaikan terlebih dahulu kepada warga, ternyata pemilik tak bisa menunjukan dokumen kepemilikan. Bahkan ada yang dijaminkan ke bank.
“Ini akan memperlambat. Bagi yang tak bisa menunjukkan dokumen, kami bisa melalui konsinyasi,” tegasnya.
Dalam verifikasi dokumen nanti, dia meminta agar Pemprov Kalsel juga hadir. Supaya mengetahui proses. “Penting provinsi hadir. Mereka akan tahu jika ada kendala di lapangan,” ujar Fanani.
Mahrita mengaku siap membawa dokumen yang nantinya diperlukan saat proses ganti rugi. “Surat-surat saya lengkap saja. Yang jadi pertanyaan, nilai ganti rugi apakah sesuai dengan harga pasaran,” ucap warga Sungai Lulut ini.(mof/at/ema)
