KETIKA PPDB dan sistem zonasi dipadukan, harapannya adalah memudahkan orang tua dan calon siswa. Tapi yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. PPDB tahun ini boleh dikata runyam lantaran penerapannya ngawur.
Kritik pedas itu dilontarkan pengamat pendidikan dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), M Amka. Dia menyebut Dinas Pendidikan salah tafsir dalam menerjemahkan aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan membagi-bagi zona sekolah berdasarkan wilayah kecamatan.
"Sistem zonasi ini kan niatnya untuk memudahkan siswa. Agar bisa sekolah dekat tempat tinggalnya," sebutnya.
Faktanya, banyak terdengar cerita miring. Banyak siswa gagal mendaftar di sekolah terdekat lantaran berbeda kecamatan. Sekalipun sekolah tersebut ada di belakang rumah.
"Misalkan antara rumah calon siswa dan sekolah hanya dibatasi sungai, tapi tidak bisa mendaftar, kan lucu saja," sebutnya.
Dari pemahaman Amka, sistem zonasi ini sejatinya berdasarkan geografi. Bukan malah membagi zona berdasarkan wilayah administratif pemerintahan.
Terlepas dari itu, Amka punya catatan penting. Disdik semestinya tak cuma fokus mengurus soal zonasi peserta didik. Tapi juga pemerataan guru dan infrastruktur pendidikan.
"Sehingga kualitas sekolah merata. Jadi tak ada lagi pilih-pilih sekolah unggulan," ucapnya. Tegasnya, menghapus istilah sekolah favorit dan pinggiran.
Menurut Amka, selama ini terjadi diskriminasi. Tak sedikit sekolah pinggiran yang tak kebagian murid. Karena pendaftar menyerbu sekolah-sekolah yang dianggap unggulan.
Selain itu, dia juga menyarankan agar Disdik duduk bareng bersama Kementerian Agama. Karena PPDB bukan hanya soal SMP dan SMA, tapi juga MTs dan MA. "Intinya, jangan jalan sendiri-sendiri. Harus ada arah yang jelas untuk masa depan pendidikan," pungkasnya. (nur/fud/ema)
