BANJARMASIN - Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tak hanya ditolak buruh, tapi juga mahasiswa. Di tengah pandemi, mereka nekat turun ke jalan.
Di Banjarmasin, pekan lalu aspirasi aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) disampaikan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK kepada Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko.
Melihat tak ada hasil nyata, mahasiswa pun kembali turun ke jalan, hari ini (14/10). Sasarannya masih gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat.
Silakan menyampaikan tuntutan, tapi mahasiswa diingatkan agar menjaga aksinya berjalan damai. Jauh dari kericuhan. Karena bisa berbuntut masalah di kampus.
Seperti Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyiapkan sanksi bagi mahasiswa yang terbukti rusuh selama berdemo. Sanksinya macam-macam, dari ringan sampai berat.
"Kalau ringan, bisa peringatan saja. Kalau berat, bisa skorsing. Bahkan dikeluarkan," kata Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ULM, Muhammad Fauzi.
Kemarin (14/10), Fauzi menghadapi rapat dengar pendapat terkait penolakan Omnibus Law di gedung dewan.
Tentu mahasiswa tertuduh diberi kesempatan membela diri. "Sebelum menjatuhkan sanksi, kami akan bentuk tim dari universitas untuk melihat masalahnya," tambahnya.
Intinya, universitas tak bisa melarang mahasiswa turun berdemo. Itu hak warga negara. Tapi bukan berarti mereka boleh membuat kerusakan di jalan.
Dia yakin, mahasiswa sudah memahami hal ini. Fauzi juga mengimbau, agar mahasiswa ULM mengenakan jaket almameter kampus. Agar antar rekan mudah dikenali. Tak mudah disusupi provokator.
"Jangan sampai, mahasiswa yang murni ingin menyampaikan aspirasi, malah ditunggangi oknum yang asal-usulnya tak jelas," tukasnya.
Demi keamanan mahasiswa, siapa yang berdemo akan didata. "Kami meminta mahasiswa melapor, siapa saja yang ikut. Jadi kalau terjadi sesuatu, mudah melacak," pungkas Fauzi. (gmp/fud/ema)
