BANJARBARU - Seluruh warga yang sudah memenuhi syarat dijamin hak pilihnya oleh penyelenggara. Tak terkecuali bagi mereka yang kini harus mendekam di balik jeruji besi.
Faktanya, di tiap rumah tahanan (rutan) maupun lembaga pemasyarakatan (lapas), ada ratusan hingga ribuan penghuni narapidana. Mereka kebanyakan memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap).
Di Lapas Banjarbaru, menurut data ada 833 narapidana yang terdaftar di DPT. Hal ini kemungkinan bakal bertambah karena proses perekeman ulang KTP El akan dijadwalkan untuk mengakomodir narapidana yang tak punya identitas, namun memenuhi syarat.
Meski potensi jumlah suara di lapas cukup besar, di tahapan kampanye ini paslon tak diperkenankan melakukan kampanye di sana. Ini karena lapas merupakan fasilitas milik pemerintah. Di Lapas Banjarbaru, rencananya akan ada dua tempat pemungutan suara (TPS).
"Seperti kita ketahui bersama, lapas ini berada di bawah pemerintahan. Kami tak mengizinkan paslon bersosialisasi atau kampanye di sini. Dari petugas juga tidak ada interaksi dengan paslon manapun. Kami sangat menjaga netralitas," kata Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Banjarbaru Aditya Budiman.
Hal ini, katanya, juga untuk menutup pintu potensi terjadinya pelanggaran pilkada. Semisal money politic atau black campaign di lingkungan lapas. Walaupun konsekuensinya narapidana jadi kurang mengenal para kandidat.
Lantas bagaimana alternatif agar para napi bisa mengenal para kandidat yang akan dicoblosnya? Menurut Aditya, hal ini diakomodir oleh KPU selaku penyelenggara dengan melakukan sosialisasi kepada napi.
"KPU sudah ada melakukan sosialisasi. Mereka memberitahu nama-nama kandidat dan nomor urutnya. Tapi tidak ada penyebutan visi misi paslon, termasuk gambar diri paslon," ceritanya.
Langkah lainnya, agar narapidana bisa melek dengan paslon dan pilkada, lapas menyediakan televisi di tiap-tiap blok. Para napi bisa menonton terkait informasi pilkada dari sana.
"Kita ada TV di tiap-tiap blok. Diharapkan lewat media tersebut WBP (warga binaan pemasyarakatan) bisa mengetahui seputar informasi pilkada," tuntasnya.
Terkait potensi napi yang bias dengan paslon dan rawan membuat narapidana "asal coblos", Ketua KPU Banjarbaru Hegar Wahyu Hidayat ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah berupaya maksimal melakukan sosialisasi di lingkungan lapas.
"Kita agendakan tiga kali sosialisasi di lapas. Tidak hanya soal para paslon, namun kita juga menyosialisasikan terkait tata cara pemungutan suara yang sah," ujarnya kemarin.
Diminta tanggapan bahwa sosialisasi terkait paslon minim informasi, Hegar menilai jika maksimal tidaknya merupakan persoalan persepsi. Tetapi ia sendiri menjadikan hal ini sebagai upaya perbaikan ke depannya.
"Jika memang (sosialisasi paslon) kurang maksimal, nanti akan kita perbaiki. Misalnya menyertakan visi misi para paslon. Namun yang jelas kita tetap memprioritaskan juga untuk lapas," jawabnya. (rvn/ema)
