BANJARBARU - Anggota DPRD Kota Banjarbaru, A Nur Irsan Finazli menyoroti terkait surat menyurat di tingkat kelurahan dan kecamatan. Menurutnya, banyak surat yang diterbitkan tanpa payung hukum.
Dijelaskannya, bahwa Perwali Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota ke Kecamatan dan Kelurahan saat ini sudah tidak relevan alias tidak berlaku lagi.
"Hal ini karena banyak pelayanan ke masyarakat sudah ditarik ke tingkat kota, DPMPTSP saat ini," kata legislator PKS ini.
Disambungnya, pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan yang ada saat ini di tahun 2022 adalah Pertama, perizinan IPPT, tapi tahun depan ditarik juga ke tingkat kota, DPMPTSP.
"Kedua, Non perizinan, tetapi belum ada Perwali pelimpahannya. Ini kan berbahaya," pandangnya.
Oleh karenanya, Irsan mengatakan banyak pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang tidak ada payung hukumnya.
"Contohnya itu seperti Surat pernyataan waris, padahal hanya mengetahui saja. Lalu ada registrasi, distribusi, validasi blanko KTP, serta registrasi blanko KK dan lain-lain," katanya.
Dengan hal ini, ia minta ke Pemko melalui Bagian Pemerintahan agar sesegeranya dibuat Perwali yang bisa mengakomodir hal tersebut.
"Karena ini modal kerja dari seluruh Kelurahan dan Kecamatan. Kita tahu ini adalah kerjaan mulia tapi tanpa payung hukum sebagai regulasi, kan kasihan," tuntasnya. (rvn/ij/bin)
