Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina menjamin utang-utang pemko akan dibayarkan pada bulan depan. Selama menunggu, para kontraktor disarankan mengutang ke bank.
****
BANJARMASIN - Mengapa menunggu Maret? Ibnu mengatakan, proses pembayaran utang pemda kepada penyedia jasa, pihak ketiga atau kontraktor mesti melewati sejumlah prosedur.
Misalnya, peninjauan laporan keuangan di Inspektorat. Kemudian diteruskan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesudah itu, baru pemko bisa me-refocusing atau menggeser-geser anggaran.
"Selanjutnya, dituangkan dalam perwali (peraturan wali kota) di penjabaran APBD. Baru di awal Maret utang dibayarkan," jelasnya di sela sosialisasi pajak dan retribusi daerah di Rattan Inn, Rabu (21/2).
Mengacu laporan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, saat ini di kas daerah tersedia Rp200 miliar.
Hanya saja, uang sebanyak itu belum bisa dipakai untuk membayar utang.
"Karena menunggu mekanisme tadi selesai," tukasnya. Disinggung apakah dana transfer dari pemerintah pusat sudah disalurkan ke Pemko Banjarmasin, Ibnu menjawab belum. "Kemungkinan di bulan Maret juga," tutupnya. Seperti diketahui, pemko menunggu transfer Rp188 miliar dari Jakarta. Sedangkan utang yang melilit pemko mencapai Rp300 miliar, tersebar di 17 SKPD.
Penyebabnya adalah prediksi yang luput. Besar pasak daripada tiang. Belanja daerah tak sebanding dengan pendapatan daerah. Tahun kemarin, realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banjarmasin menjadi yang terendah di Indonesia. Hanya mencapai 74 persen.
Tentu Ada Bunga
Beredar kabar, bahwa pemko menjembatani para kontraktor agar bisa meminjam kredit ke bank. Terutama bagi yang sudah terdesak.
Sebagai "talangan" selama pemko belum bisa melunasi utangnya. Ketika dikonfirmasi, Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edy Wibowo membenarkannya.
"Sudah dilakukan beberapa kontraktor. Karena kontraktor sangat membutuhkan dana segar untuk kegiatan mereka," ujarnya. "Misalnya untuk membayar material dan upah buruh," tambahnya.
Tentu bagi yang mau dan siap dengan konsekuensinya. "Kami hanya menawarkan. Tidak semua kontraktor mau. Jadi tidak ada paksaan," jelasnya. "Namanya minjam di bank, tentu ada bunga. Hanya saja, nilainya mungkin agak rendah," tambah Edy.
Disebutkannya, total pinjaman bank yang diambil para kontraktor itu mencapai Rp60 miliar. (*)
