Puluhan ribu nama warga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bakal dihapus Dinas Sosial Banjarmasin. Sebab para penerima manfaat itu dianggap sudah tidak lagi berhak menerima bansos. Berapa yang akan dihapus?
Kepala Dinsos Banjarmasin, Dolly Syahbana menjawab, mendekati separuh DTKS. "Jumlah yang diusulkan untuk dihapus sekitar separuh dari 74 ribu keluarga. Jadi sekitar 35 ribu," kata Dolly. Pemko memandang, ekonomi mereka berangsur membaik karena sudah mendapat pekerjaan dan pandemi covid telah berakhir.
Sebenarnya, paling banyak bukan karena faktor ekonomi. Melainkan lantaran pindah alamat, tapi tidak melapor. "Pindah alamat yang paling banyak. Mereka tak melapor mungkin karena takut kehilangan bansos," katanya.
Usulan penghapusan DTKS itu sudah masuk ke Pusat Data Informasi dan Teknologi (Pusdatin). "Jika itu disetujui, lumayan. Bakal menghemat anggaran daerah. Bisa dialihkan untuk program lain atau untuk membantu yang lebih layak," tambahnya. Dolly mengaku menghadapi permohonan bansos yang terus bertambah.
Dari permohonan tanggungan iuran BPJS Kesehatan, sekitar 3 ribu usulan. Hingga permohonan rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu), sekitar 250 usulan.
Belum lagi usulan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan beras miskin (raskin). "Seleksi bansos ke depan akan lebih ketat. Karena banyak yang masih mengaku-ngaku miskin agar terus menerus dibantu pemerintah," tutup Dolly. (*)
