• Senin, 22 Desember 2025

Kadinsos Walk Out saat Rapat di DPRD Banjar, Bupati Bakal Panggil yang Bersangkutan

Photo Author
- Minggu, 2 Juni 2024 | 08:00 WIB
DALAMI KASUS: Bupati Banjar Saidi Mansyur akan memanggil Kadinsos Banjar Dian Marlina soal aksi walk out saat RDP di DPRD Banjar. (FOTO: SHEILLA FARAZELA/RADAR BANJARMASIN)
DALAMI KASUS: Bupati Banjar Saidi Mansyur akan memanggil Kadinsos Banjar Dian Marlina soal aksi walk out saat RDP di DPRD Banjar. (FOTO: SHEILLA FARAZELA/RADAR BANJARMASIN)

Prokal.co - Aksi walk out Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar Dian Marlina menimbulkan polemik. Aksi itu dilakukannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Banjar.

Dian meninggalkan ruangan rapat saat RDP antara Dinas Sosial dan Komisi II sarta Komisi IV membahas tentang penanganan hingga anggaran stunting yang digelar Rabu (29/5) lalu.

Ia keluar ruangan diduga karena tersinggung atas sederet pertanyaan dan pernyataan yang menyudutkan pihaknya, seolah tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

Ketua Komisi II DPRD Banjar, Irwan Bora menyebut sikap Kadinsos tersebut tidak etis. "Perilaku Kepala Dinas Sosial ini tidak pantas. Kalau memang tidak mau jadi PNS, bosan menjadi abdi negara, silakan pensiun," sebutnya. 

Politisi Gerindra ini meminta Bupati Banjar H Saidi Mansyur menindak tegas atas sikap Kadinsos Banjar tersebut. "Mudahan menjadi contoh kepada SKPD yang lain, saat pelaksanaan RDP tolong kami legislatif dihargai," ucapnya.

Saidi Mansyur menyebut akan segera memanggil Dian Marlina. "Siapapun yang melakukan pelanggaran, baik etik atau kedisiplinan itu ada sanksinya,” ucap bupati usai menghadiri Sidang Paripurna, Jumat (31/5) sore.

Saidi menegaskan pihaknya akan melakukan pendalaman mengenai perkara Kadinsos P3AP2KB Banjar ini. Nanti Tim Penilai Kinerja (TPK) akan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan.

“Apakah nanti terbukti melakukan pelanggaran etik atau lainnya, akan ada sanksi sesuai dengan mekanisme yang telah diatur,” jelasnya.

Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Banjar, angka prevalensi stunting di daerah ini mengalami peningkatan di tahun 2023.

Di tahun 2022, prevalensi stunting sudah diangka 26,4 persen. Sedangkan di tahun 2023, naik menjadi 30,1 persen. Angka tersebut semakin menjauh dari target percepatan penurunan stunting nasional yakni 14 persen.

Kabupaten Banjar memiliki 277 desa, dan 13 kelurahan. Tiap perangkat tersebut melaksanakan kegiatan penanganan stunting. Program strategis ini diluncurkan untuk memastikan gizi yang memadai bagi balita dan ibu hamil. (*) 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Indra Zakaria

Sumber: Radar Banjarmasin

Rekomendasi

Terkini

Kabupaten Banjar Sumbang Kasus HIV Tertinggi di Kalsel

Jumat, 12 Desember 2025 | 11:10 WIB
X