Pembangunan rumah dinas (Rumdin) Wali Kota Banjarmasin berlanjut tahun ini. Alokasi anggarannya sudah disetujui, nominalnya mencapai Rp10 miliar.
Setidaknya, itu yang diutarakan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin, Thomas Sigit Mugiarto, belum lama tadi. "Bulan ini (Juni), lelang proyek sudah akan dibuka," ungkapnya.
Seperti diketahui, tahap pertama pengerjaan rumdin itu berlangsung pada tahun 2023 lalu. Pengerjaan meliputi pondasi, sloof dan lantai dasar. Nilai kontrak di tahap tersebut sebesar Rp4,6 miliar. Bersumber dari APBD tahun 2023.
Thomas menjelaskan, sesuai rencana rumdin tersebut dibangun dua lantai. Desainnya menonjolkan ciri khas Banjar. Ia pun optimis pembangunannya rampung sesuai target.
Seperti diketahui, lokasi rumdin sendiri berada di Jalan Jenderal Sudirman. Hanya berjarak selemparan batu dari Taman Nol Kilometer.
Pengadaan lahan berlangsung tahun 2022 lalu. Luasnya 2.400 meter persegi. Pemko membelinya seharga Rp31 miliar. Pengadaan lahan dilakukan dua tahap dari APBD 2022 sebesar Rp19 miliar kemudian di APBD perubahan Rp12 miliar. Belakangan, pembangunan rumdin diterpa kabar tak sedap. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel, mengendus adanya kejanggalan terkait pengadaan lahan tersebut.
Surat perintah penyelidikan bernomor B/42-3/VIII/2023 pun telah diterbitkan pada 22 Agustus 2023 lalu. Namun hingga kini, belum diketahui bagaimana hasil penyelidikan tersebut.
Di sisi lain, Ketua Komisi III di DPRD Banjarmasin, Hilyah Aulia ketika melakukan inspeksi beberapa waktu lalu menyampaikan, bahwa meskipun proyek tersebut masih terlilit masalah hukum, pembangunannya tetap berjalan. "Pembangunannya tetap kita teruskan," katanya.
Alasannya karena sudah banyak dana yang digelontorkan untuk pembangunan rumdin. Kemudian, anggaran yang akan digunakan juga sudah diusulkan dan disetujui dewan.
"Karena sudah masuk di anggaran, target pembangunan selesai tahun 2024," tutupnya. (*)
