Ruang kelas Sekolah Dasar (SD) di Banjarmasin ternyata cukup banyak yang mengalami kerusakan. Bahkan, jumlahnya mencapai ribuan. Hal ini mendapat perhatian serius Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin.
Wakil Ketua Komisi IV, Arufah Arif mengutip data Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, dari 256 SDN di Banjarmasin terdapat 2.341 ruang kelas. 1.300 diantaranya mengalami kerusakan.
"Kerusakan yang terjadi kebanyakan karena konstruksi bangunan terbuat dari kayu dan usianya sudah puluhan tahun," kata Arufah disela paripurna penandatanganan kesepakatan bersama Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024 belum lama tadi.
Pasca peralihan kewenangan penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA/SMK dari pemerintah provinsi (pemprov) ke kabupaten/kota, sejatinya Disdik bisa lebih fokus untuk meningkatkan bangunan SD maupun SMP.
Ia prihatin masih banyak gedung SD di Banjarmasin yang perlu perbaikan. Kondisi tersebut dapat membahayakan keselamatan siswa maupun tenaga pengajar di sekolah tersebut. Seperti yang terjadi baru-baru tadi teras depan ruang kelas SDN Mawar 7 pada Rabu (14/8/2024) lalu ambles. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.
""Dengan beralihnya penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA/SMK ke provinsi, mestinya seluruh bangunan pendidikan SD maupun SMP lebih ditingkatkan," pintanya.
Masih banyaknya bangunan SD yang rusak diakui mantan Kepala Disdik Kota Banjarmasin, Nuryadi ketika menghadiri rapat paripurna belum lama tadi. Nuryadi yang baru menjabat Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin ini mengungkapkan, kerusakan bangunan mayoritas adalah ruang kelas. Jumlahnya ribuan.
"Ada rusak ringan, sedang hingga rusak berat, kebanyakan rusak ringan," ujarnya.
Ketika dirinya menjabat sebagai Kepala Disdik Banjarmasin, pihaknya terus berupaya meningkatkan perbaikan bangunan SDN di Banjarmasin. Tetapi memang belum bisa optimal mengingat keterbatasan anggaran. Perbaikan satu unit ruang kelas membutuhkan dana minimal ratusan juta.
"Karena anggaran terbatas, baik bersumber dari APBD maupun DAK yang dikucurkan pemerintah pusat, perbaikan harus dilakukan bertahap," cetus Nuryadi.(*)
