Di tengah instruksi pengetatan anggaran, Inspektorat Banjarmasin justru mengumumkan rencana keberangkatan puluhan pejabat ke Malang, Jawa Timur. Rombongan terdiri dari 47 pejabat, dari wali kota, sekretaris daerah, sampai seluruh kepala SKPD dan BUMD di lingkup Pemko Banjarmasin.
Rencana perjalanan dinas ini untuk mengikuti bimbingan teknis dan focus group discussion (FGD) anti-korupsi yang berlangsung dari Rabu (17/10) hingga Kamis (18/10). Keberangkatan itu dibiayai APBD 2024.
Perjalanan dinas itu menuai pertanyaan mengenai konsistensi antara kebijakan berhemat wali kota dengan realitasnya. Menanggapi itu, Kepala Inspektorat Banjarmasin, Dolly Syahbana mengatakan pembatasan anggaran memang diterapkan pada perjalanan dinas yang bersifat studi banding atau pameran.
Baca Juga: Warga Banjarmasin Diminta Waspada Angin Kencang dan Puting Beliung
Namun, menurutnya perjalanan dinas satu ini terhitung prioritas, karena Banjarmasin tengah mengupayakan diri menjadi kota percontohan dalam hal pencegahan korupsi.
"Pelatihan ini penting untuk membangun mental dan integritas para pegawai kami. Kami ingin memastikan program anti-korupsi yang tengah berjalan tidak hanya menyasar eselon II, tapi juga eselon III, IV, hingga staf," jelas Dolly, Ahad (13/10).
Dolly mengklaim, upaya pencegahan korupsi di Banjarmasin telah berjalan cukup baik lewat sistem pembayaran non-tunai yang mengurangi risiko kontak langsung. Kota ini juga berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali. Namun, dia merasa, masih diperlukan pembenahan mental, terutama dalam integritas pegawai.
"Bagaimana pun, sistem yang baik tidak cukup jika mentalitas pegawai belum terbentuk. Itulah yang ingin kami perkuat melalui pelatihan ini."
Saat ditanya alasan pemilihan Malang sebagai lokasi pelatihan, Dolly menjelaskan bahwa pemilihan tersebut berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan, sekaligus untuk memberikan suasana baru bagi para peserta.
Pelatihan ini akan dibawakan auditor ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat, dengan fokus membangun 9 nilai integritas yang krusial dalam mencegah korupsi, serta menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat di kalangan pegawai pemerintah.
"Tujuannya agar para Kuasa Pengguna Anggaran di setiap unit kerja bisa menjalankan fungsinya dengan integritas tinggi," tambahnya. Dolly juga menyebut, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemko Banjarmasin, yang saat ini stagnan.
"Kita ingin memperbaiki dari dalam, mulai dari mental dan integritas para pegawai kita," tutup Dolly. (*)
