Meski memiliki sumber daya alam yang melimpah, masih banyak warga Kalimantan Selatan (Kalsel) tinggal di hunian yang tidak layak huni (RTLH). Untuk mengurangi angka tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalsel akan membangun 1.030 unit rumah layak huni (RLH) pada tahun 2025.
Kepala Disperkim Kalsel, Mursyidah Aminy, mengungkapkan bahwa sejak program penanganan RTLH dimulai pada 2015, sekitar 76.000 unit RTLH telah didata, dan hingga kini masih tersisa 31.000 unit yang perlu diperbaiki menjadi RLH.
"Tahun ini, kami berhasil menangani sekitar 10.000 unit RTLH dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten," jelas Mursyidah, Kamis (24/10/2024).
Selain itu, penanganan RTLH yang menjadi tanggung jawab Disperkim Provinsi Kalsel meliputi pembangunan 180 unit rumah di kawasan kumuh dan perbaikan 850 unit rumah yang terdampak bencana.
Untuk tahun 2025, anggaran sebesar Rp20 miliar telah disiapkan, dengan masing-masing RTLH menerima dana bantuan Rp20 juta. Mursyidah memastikan rumah yang akan diperbaiki sudah terdata secara valid dan memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
“Kami pastikan penerima bantuan benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditentukan,” tambahnya. Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, mengingatkan agar program bedah rumah RTLH lebih terarah, dan memastikan dana bantuan tepat sasaran. "Rumah yang mendapat bantuan harus yang benar-benar prioritas, sesuai data penerima yang sudah ditetapkan,” tegasnya.(*)
