Sungai Martapura yang melintasi Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin menghadapi ancaman serius akibat pencemaran.Kondisi ini menjadi perhatian utama dalam rapat koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama Pemprov Kalimantan Selatan, Pemkab Banjar, dan Pemko Banjarmasin di Banjarbaru, Senin (30/12).
Rapat dipimpin Plt Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Sigit Reliantoro. Sigit mengingatkan kewajiban menjaga Sungai Martapura yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Banjar.
Usai rapat, rombongan KLH menyusuri Sungai Martapura. Berakhir di kawasan Siring Pierre Tendean.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana mengatakan pencemaran Sungai Martapura bukanlah isu baru. "Masalah ini sudah lama terjadi, namun hingga kini belum dapat diselesaikan," ujarnya ditemui di Rumah Anno 1925, kemarin.
Dikatakannya, pencemaran itu disebabkan limbah domestik, limbah perusahaan, hingga keberadaan jamban apung. Kendati demikian, Hanifah mengklaim, tingkat pencemarannya masih tergolong ringan. "Namun jika tidak ditangani serius, maka akan berdampak buruk secara ekologis," ujarnya.
Selain pencemaran, rapat itu juga menyoroti penataan kawasan bantaran Sungai Martapura. Hanifah menyebut penataan Kampung Hijau dan Kampung Biru di Banjarmasin mendapat apresiasi KLH. "Semoga ke depan konsep seperti itu bisa direplikasi ke kawasan-kawasan lain," harapnya.
Ia berharap, setelah rapat ini, pemda-pemda yang terlibat dapat bekerja sama mencari solusi. "Semoga kita bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah di Sungai Martapura," tutupnya.
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengatakan kolaborasi lintas pemkab dan pemko sangat penting untuk menjaga ekosistem Sungai Martapura.
Sebab, dari total panjang sungai tersebut, hanya 25 persen yang berada di wilayah Kota Banjarmasin. Namun, sebagai daerah hilir, Banjarmasin menghadapi risiko menjadi tempat penumpukan sampah yang datang dari hulu.
"Saya ingin mengingatkan kembali hasil Kongres Sungai ke-3 pada 2017 lalu. Sungai Martapura adalah satu kesatuan ekologis yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu, penanganannya harus melibatkan semua pihak dari hulu hingga hilir,” tegas Ibnu.
