Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Ahmad Bagiawan hadir di acara penobatan Cevi Yusuf Isnendar sebagai Raja Kebudayaan Banjar oleh Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon. Kehadiran Ahmad Bagiawan ini menimbulkan pertanyaan. Bahkan, Antropolog ULM, Nasrullah mengkhawatirkan kehadiran pejabat Pemprov Kalsel akan menjadi problem pada akan datang, karena seolah melegitimasi penobatan.
Terkait seputar kehadirannya, Ahmad Bagiawan angkat bicara tadi malam (11/5). Ia menegaskan kehadirannya saat itu adalah untuk memenuhi undangan dari Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.
Ahmad Bagiawan juga meluruskan bahwa pemprov tak ada hubungannya dengan penunjukan dan penobatan Pangeran Cevi Yusuf Isnendar sebagai Raja Kebudayaan Banjar.
Pria yang akrab disapa Gia itu bercerita, sebagai satu-satunya Asisten di Setdaprov Kalsel yang definitif telah diminta untuk menghadiri undangan tersebut. “Karena saat itu pimpinan (gubernur, red) ada kegiatan lain, dan tak bisa diwakilkan. Lalu saya yang diminta menghadiri undangan tersebut,” kata Gia.
Saat acara tersebut, Gia juga bingung dengan adanya penobatan Raja Kebudayaan Banjar tersebut. Yang ia tahu saat ini Kesultanan Banjar diemban oleh Pangeran Khairul Saleh. “Pemprov, saya hadiri, hanya sebatas tamu di acara itu. Saat itu, saya langsung diminta naik panggung setelah disampaikan menteri bahwa ini Pangeran Cevi Yusuf Isnendar sebagai Raja Kebudayaan Banjar,” ceritanya.
Sebelum itu, Gia mengaku tak pernah ada pemberitahuan terkait hal ini. “Saya sempat bingung juga saat itu. Saya kira ini khusus di Jakarta atau Pulau Jawa. Yang saya tahu saat ini, dijabat oleh Khairul Saleh,” tukasnya.
Perihal dukungan yang ada di media, sebutnya, adalah saat Menteri Fadli Zon menyebut hal ini sebagai bentuk melestarikan budaya, termasuk Kalimantan secara luas. “Ini yang harus diluruskan, pemprov tak ikut-ikut dalam penunjukan, apalagi memberikan dukungan. Tak ada dukungan yang disebut-sebut selama ini. Maksudnya dukungan itu adalah mendukung acara tersebut untuk pelestarian kebudayaan,” ujarnya meluruskan.
Menurutnya, harus ada upaya pelurusan kepada kementerian terkait polemik yang saat ini terus berkembang. Pihak Kerajaan Banjar bisa mengklarifikasi langsung. “Untuk meluruskan ini, pihak Kesultanan Banjar mesti mendatangi menteri untuk menanyakan sebagai pihak yang menobatkan,” cetusnya.(*)
