Pernah dengar tentang Ekowisata Bekantan Lokbuntar? Bekantan penghuni tempat itu dulunya sempat lari karena hutannya terbakar. Namun, mereka sudah kembali ke situ. Lokasinya di Desa Lawahan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Dulu kawasan ini sempat hangus saat kemarau panjang tahun 2014–2015. Tapi sekarang, tempat ini sudah berubah jadi surga kecil bagi si pemalu berhidung panjang itu.
Pengelola Ekowisata Bekantan Lokbuntar, Jeni menceritakan lokasi ini dijadikan ekowisata bermula dari kepedulian PT Antang Gunung Meratus (AGM) yang melihat habitat bekantan di sekitar kanal mereka rusak parah. “Kami ingin menyelamatkan lingkungan sekaligus menyelamatkan bekantan,” ujar Jeni.
Langkah itu tidak mereka jalani sendiri. Perusahaan menggandeng Pemerintah Kabupaten Tapin, dan tim ahli bekantan dari Institut Pertanian Bogor (IPB).
Tahun 2014, Bupati Tapin saat itu menetapkan wilayah ini sebagai kawasan bernilai penting untuk Konservasi Bekantan, berdasarkan SK Bupati Tapin No.188.45/060/KUM/2014.
Awalnya, lahan ini adalah rawa gambut seluas ±90 hektare. Tapi setelah kebakaran hebat, hampir semua terbakar. Sekitar 250 bekantan di area itu kehilangan tempat tinggal. Tahun 2015, hanya tersisa 15 ekor yang masih bisa terlihat.
Tapi sejak 2016, dimulailah restorasi. Lebih dari 90 ribu bibit pohon lokal rawa ditanam, galam, pulantan, mangobi, sampai belangeran. Sekarang, kawasan ini mulai rimbun lagi. Bukan cuma pohon, fasilitas juga dibangun: ada plaza, gazebo, jembatan kayu sepanjang 200 meter, nursery, kandang karantina, dan menara pandang buat ngintip si bekantan dari jauh.
Kini, harapan mulai tumbuh. Habitat membaik, pakan melimpah, dan yang paling penting jumlah bekantan pun naik jadi 31 ekor hingga Juni 2025. Bahkan, sejak 2023, sudah ada bayi bekantan yang lahir. Artinya, mereka bukan cuma mampir, tapi merasa nyaman buat tinggal.
Proyek ini juga memberi harapan buat warga sekitar. Lewat program CSR perusahaan, masyarakat dilibatkan dalam perawatan, pelatihan, hingga pengembangan ekowisata. Konsep ini bahkan dimasukkan dalam Musrenbang, supaya benar-benar jadi bagian dari pembangunan desa. (*)
