Setelah memindahkan ibu kota, pemerintah akan membangun kota-kota lain agar Indonesia mempunyai 10 kota metropolitan. Kota-kota tersebut antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar serta Manado.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya masih harus melihat secara matang rencana pemindahan ibu kota. Setelah perencanaan matang, maka estimasi anggaran dan teknis pembiayaannya akan dapat dihitung secara lebih akurat.
“Sementara untuk UU APBN 2020 kan sekarang ini sedang direncanakan. Bappenas, Menteri PUPR, sudah melihat dari pengalaman negara-negara lain di dunia, ada modus-modus atau cara-cara di dalam pembiayaan yang berbeda-beda,” urainya.
Menurutnya, perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 masih akan tetap berjalan pada Mei mendatang. Meski saat ini belum dapat dipastikan apakah anggaran pemindahan ibu kota akan dimasukkan ke dalam postur tersebut. “Bulan Mei ini juga kita sudah mulai akan membahas awal dengan dewan,” imbuhnya.
Asia Country Risk Service Manager The Economist Intelligence Unit (EIU) Anwita Basu menilai, wajar jika Presiden Joko Widodo menginginkan agar ibu kota jauh dari risiko lingkungan. Sebab Jakarta telah mengalami penurunan permukaan tanah, penggunaan air tanah yang berlebihan dan sangat rawan banjir. Bangunan-bangunan di Jakarta pun banyak yang tidak dibangun secara berkelanjutan. Secara umum keputusan pemindahan ibu kota dapat dipahami sebagai langkah yang tepat, namun akan ada tantagan bagi pemerintah dalam jangka menengah.
"Untuk pengembangan dan keberlanjutan jangka panjang, masuk akal untuk memikirkan migrasi ibu kota ke provinsi lain: ini pada akhirnya dapat mengarah pada pengembangan jaringan dan pertumbuhan lokasi tersebut. Namun, dalam jangka menengah, kebutuhan infrastruktur saja akan tetap bermasalah dan karenanya akan menjadi sulit untuk melakukan transfer segera," ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk Lukman Hidayat mengatakan pemindahan ibu kota ke luar Jawa dapat menjadi peluang tersendiri bagi perseroan. Lantaran akan semakin memperbanyak proyek ke BUMN karya.
“Kita tunggu secara internal akan ada pembahasan tapi tunggu mekanisme selanjutnya,” ujarnya.
Meski demikian, saat ini PP memang masih belum memiliki banyak landbank di luar Jawa hanya sekitar 25 hektar.
“Prioritas di Jawa. Tanah di luar Jawa di Kalimantan, Lampung, tetapi tidak besar hanya bekas gudang,” urainya. Pihaknya berniat untuk menambah landbank di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Bali. Di Bali rencana penambahan landbank mencapai 400 hektar. (kry/jp/ema)