“Sebenarnya kajian-kajian itu sudah ada, namun terkendala biaya untuk pembangunannya. Apabila ibukota negara jadi pindah ke Tanah Bumbu, infrastruktur itu bisa dibantu penuh oleh kementerian.
Sehingga kajian-kajian yang sudah dilakukan bisa ditingkatkan ke tahap pembangunan. Dengan demikian persoalan pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu bisa terselesaikan,” pungkas sekda.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan bagian timur Sumatera, Sulawesi bagian selatan dan Kalimantan mempunyai sejarah dan potensi bencana yang minim.
Dalam hal ini, ibu kota baru nantinya harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi serta kebakaran hutan dan lahan gambut.
"Sudah (diteliti risiko bencananya, Red), itu sementara daerah yang kami identifikasi dan lokasinya juga relatif ada di tengah," kata Bambang usai konferensi pers rencana pemindahan ibu kota, baru-baru tadi.
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan bergantung pada luas lahan yang diperlukan. Pemerintah mempunyai dua opsi. Pertama, melakukan pemindahan 195.550 ASN, sehingga total jumlah penduduk ibu kota baru akan menjadi 1,5 juta orang.
Jumlah tersebut termasuk keluarga, perangkat pendukung dan pelaku ekonomi. Untuk jumlah penduduk tersebut, maka pemerintah membutuhkan lahan seluas 40.000 hektare (ha) dan dana Rp 466 triliun.
Kedua, pemerintah dapat memindahkan 111.510 ASN saja. Jumlah ASN yang dipindahkan sedikit karena budaya digital dapat mengurangi kebutuhan ASN di ibu kota baru. Dengan berkurangnya jumlah ASN yang dipindahkan, maka kebutuhan lahan ibu kota baru nantinya 30.000 ha. Sementara kebutuhan dana untuk pemindahan ibu kota akan lebih rendah dari skenario pertama, yakni Rp 323 triliun.
Jangka waktu pemindahan ini dilakukan dalam dua opsi, yakni 5 tahun dan 10 tahun. Jika memungkinkan, proses pemindahannya akan dilakukan pada 2020 mendatang. Proses ini akan dipimpin oleh tim atau organisasi yang dibentuk khusus yang menangani proses pemindahan ibu kota.
Nantinya, menurut Bambang, ibu kota baru itu tidak akan seperti Jakarta yang diarahkan menjadi pusat bisnis. Sebab, ibu kota baru tersebut akan menjadi pusat pemerintahan, agar pembangunan tidak hanya terpusat di Jawa.
"Yang pasti akan ada status daerah khusus, seperti yang dinikmati DKI (Jakarta) sekarang," ujar mantan menteri keuangan itu.
Pemindahan ibu kota ini dilakukan tidak hanya dengan mengandalkan anggaran pemerintah saja. Bambang menuturkan, ada kemungkinan 50:50 untuk pemenuhan dana pemindahan ibu kota. 50 persen anggaran negara, 50 persen dana dari swasta dan BUMN.
Semakin besar peranan BUMN dan swasta dalam pembiayaan pemindahan ibu kota, maka akan semakin bagus. Sebab, anggaran negara bisa dihemat.
Pemindahan ibu kota ini tidak akan mengikutsertakan pemindahan institusi-institusi yang berhubungan langsung dengan pelaku usaha. Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan institusi-institusi lainnya yang berhubungan dengan keuangan dan permodalan masih akan tetap berada di Jakarta.
Jakarta sendiri dinilai tak cocok lagi menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan, sehingga hanya bisa digunakan sebagai pusat bisnis. Pada 2017, jumlah kerugian akibat kemacetan dan tidak efisiennya penggunaan bahan bakar mencapai Rp 65 triliun. Selain itu, ketimpangan antara Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat masih cukup besar.
Pada 2017, wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) berkontribusi sebesar 20,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara Pulau Jawa berkontribusi sebesar 58,49 persen.
