Bupati Balangan, H Abdul Hadi menegaskan sudah menyiapkan anggaran sejak jauh-jauh hari untuk melaksanakan MBG. Angkanya Rp46 miliar. Dialokasikan dari APBD Balangan tahun ini, sebesar Rp3,193 triliun.
Bupati petahana yang terpilih kembali di Pilkada 2024 itu sengaja menyiapkan dana itu jauh-jauh hari, untuk memastikan alokasi APBD di bidang lain tidak akan terganggu. Jadi nanti, tidak perlu penyesuaian anggaran lagi.
Anggaran Rp46 miliar tersebut sudah dihitung berdasarkan jumlah siswa dan hari sekolah. "Sejak akhir tahun, kami sudah melakukan ancang-ancang. Kita ingin program pusat ini sinkron dengan daerah. Jadi bisa dipastikan, alokasi anggaran di bidang lain tidak terganggu," kata bupati saat dibincangi Radar Banjarmasin, Jumat (31/1) pagi.
Baca Juga: Sudah Sepekan Banjarbaru Terendam, Pemko Bentuk Tim Kaji Banjir
Berbeda dengan daerah lain. Kebanyakan menyiasati anggarannya dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Contohnya disampaikan Kepala BPKAD Tabalong, Husin Ansari. Ia mengungkapkan penggunaan pos BTT ini sesuai arahan pemerintah pusat. Hanya saja, belum disalurkan sampai saat ini, lantaran masih menunggu petunjuk teknis (juknis).
"Kami masih menunggu lebih lanjut. Namun secara anggaran sudah siap," tegasnya. Pos BTT yang bisa digunakan di APBD Tabalong angkanya Rp56 miliar. Sekda Hulu Sungai Tengah (HST), Muhammad Yani juga mengatakan anggaran MBG ini diambil dari pos BTT. Anggarannya Rp50 miliar "Saat ini, kami masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat. Untuk dana, sudah tersedia," ujarnya, belum lama tadi.
Kepala Dinas Pendidikan HST, Muhammad Anhar mengatakan bahwa daerahnya memang tidak memiliki PAD yang cukup signifikan. Walau APBD HST tahun ini Rp1,6 triliun, tentu selain PAD juga mengharapkan dana transfer dari pemerintah pusat.
Muhammad Anhar menegaskan jika Dana Alokasi Umum (DAU) atau dana transfer ke daerah menggariskan untuk mendukung program MBG, maka pemkab harus patuh.
Baca Juga: Ada 732 Hektare Pertanian di Kalsel Terdampak Banjir, Paling Luas di Kabupaten Ini
"Dari kalkulasi kita, bisa saja tidak ada masalah (dananya dialihkan untuk MBG, red). Tinggal teknis di lapangan saja, apakah pemerintah daerah mengelola mandiri, atau dananya dialokasikan ke Balai Gizi Nasional (BGN). Ini yang belum jelas petunjuknya," katanya.
Pemkab HSS termasuk belum menyiapkan anggaran secara khusus untuk mendukung program MBG. Tapi, pemkab juga sudah siap mengantisipasinya dari pos BTT. Berhubung akan diambil dari BTT, Sekda HSS, Muhammad Noor yakin tidak berdampak terhadap prioritas pembangunan daerah. “Kami sediakan di BTT sebesar Rp30.269.955.612,” ujar Muhammad Noor.
Dari BTT lebih Rp30,2 miliar ini, M Noor juga belum bisa menyebutkan berapa anggaran untuk program MBG. “Kami masih menunggu juknisnya,” katanya.Anggota Banggar DPRD HSS, Yuniati yakin berhubung anggaran MBG disiapkan di BTT maka tidak mengganggu pembangunan daerah. “Tidak mengganggu. Pastinya ada sinkronisasi dan koordinasi dengan pusat,” sebutnya
Yuniati menegaskan berapapun anggaran untuk MBG, program ini harus tetap dilaksanakan. “Karena ini program pusat, di lapangan harus dilaksanakan. Mau anggaran itu kecil atau besar,” ujarnya.
Politisi dari PKB ini menyatakan akan mengawasi pelaksanaan MBG supaya berjalan sesuai peruntukkannya nanti.